Pejabat Tiongkok telah memberi peringatan kepada para pengacara dari daratan yang membantu klien mereka yang disebut Hong Kong 12 bahwa izin praktik mereka mungkin akan dicabut.
Pengacara Lu Siwei dan Ren Quanniu dilarang mewakili klien mereka yang ditangkap Agustus lalu yang dipaksa untuk memakai pengacara yang ditunjuk pemerintah.
Sistem hukum di Tiongkok daratan dikendalikan oleh Partai Komunis yang berkuasa.
Sepuluh dari 12 warga Hong Kong dihukum penjara pada 30 Desember di pengadilan Kota Shenzhen setelah ditahan di daratan Tiongkok sejak berusaha meninggalkan Hong Kong dengan perahu cepat pada Agustus.
Dua dari aktivis tersebut dihukum dua dan tiga tahun penjara. Delapan orang lainnya dijatuhi hukuman tujuh bulan. Dua dari Hong Kong 12 itu berusia di bawah 18 tahun pada saat penangkapan mereka dan diserahkan ke polisi Hong Kong pada 30 Desember.
Laporan media menyebutkan sebagian besar penumpang kapal yang melarikan diri ke Taiwan itu sudah menghadapi dakwaan terkait dengan aksi protes pro-demokrasi yang melanda Hong Kong tahun lalu.
Anggota keluarga dan pendukung aktivis Hong Kong mengatakan ancaman terhadap pengacara itu adalah hasil dari “keberanian mereka untuk melawan kekuasaan yang ada.”
“Pengacara Lu Siwei dan Ren Quanniu, yang telah membantu kasus 12 pemuda Hong Kong, telah menerima pemberitahuan tentang rencana pencabutan izin pengacara mereka pada 4 Januari 2021 dan 31 Desember 2020,” kata keluarga tersebut dan pendukung para aktivis itu dalam sebuah pernyataan.
Namun laporan The New York Times menyebutkan bahwa ini bukan pertama kalinya kedua praktisi hukum tersebut terlibat dalam kasus yang dianggap sensitif secara politik di Tiongkok.
Pada 2019, Lu diperingatkan setelah mewakili pengacara hak asasi manusia lainnya yang secara terbuka mengkritik kepemimpinan Tiongkok. Sebuah surat yang dikirim ke Lu oleh Departemen Kehakiman menuduhnya “berulang kali menerbitkan bahasa yang tidak sesuai secara online.”
Pengacara itu berencana untuk meminta sidang, mengatakan kasus terhadapnya adalah “penindasan dan penganiayaan yang tidak bisa dijelaskan.”
Sementara itu, Ren mewakili Zhang Zhan, seorang jurnalis warga yang dihukum penjara pekan lalu karena melaporkan wabah virus corona di kota Wuhan. Ren juga menerima diperingatkan oleh Departemen Kehakiman di Provinsi Henan, bahwa dia bisa dipecat karena menangani kasus tahun 2018 yang melibatkan pengikut Falun Gong.
“Alasan langsung pasti terkait dengan kasus warga Hong Kong dan kasus Zhang Zhan di Shanghai,” katanya dalam pesan audio, lapor The New York Times.
Menurut laporan keduanya diberi waktu tiga hari untuk menjadwalkan dengar pendapat atas izin mereka, tetapi Ren mengatakan harapannya kecil untuk berhasil.
Keluarga dan pendukung 12 orang tersebut mengatakan mereka berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Lu, Ren dan pengacara hak asasi manusia lainnya di Tiongkok.
“Meskipun adanya tekanan dari tingkat kota, provinsi dan nasional, pengacara hak asasi manusia ini tetap menerima instruksi dari keluarga dan mengangkat kasus ini yang sangat sensitif secara politik,” kata mereka.
“Bahkan meskipun pada setiap kesempatan menghadapi kendala yang tidak masuk akal oleh pihak berwenang di Shenzhen dan Yantian, para pengacara ini teguh dalam membela hak-hak fundamental dari 12 orang itu, menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas, dan mengungkapkan praktik yang tidak adil dan melanggar hukum dari pihak berwenang.”
