Pemerintahan Donald Trump telah menetapkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menindas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada 19 Januari.
Pompeo mengatakan dia menyatakan itu “setelah pemeriksaan yang cermat terhadap fakta-fakta yang tersedia,” menuduh Partai Komunis Tiongkok melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.
“Saya yakin genosida ini sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh pemerintahTiongkok,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
“Dokumentasi lengkap kami tentang tindakan RRT di Xinjiang menegaskan bahwa setidaknya sejak Maret 2017, otoritas lokal secara dramatis meningkatkan kampanye penindasan selama puluhan tahun terhadap Muslim Uighur dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya, termasuk etnis Kazakh dan etnis Kirgiz,” kata Pompeo.
“Kebijakan, praktik, dan pelanggaran massal yang tidak bermoral, dirancang secara sistematis untuk mendiskriminasi dan mengawasi etnis Uighur sebagai kelompok demografis dan etnis yang unik, membatasi kebebasan mereka untuk bepergian, beremigrasi, dan bersekolah, dan menyangkal hak asasi mereka untuk berkumpul, berbicara, dan ibadah, ”lanjutnya.
“Otoritas RRT telah melakukan sterilisasi dan aborsi paksa terhadap wanita Uighur, memaksa mereka untuk menikah dengan pria non-Uighur, dan memisahkan anak-anak warga Uighur dari keluarga mereka,” katanya.
“Petugas partai tidak mengijinkan pengamat internasional untuk memasuki Xinjiang dan menolak laporan yang dapat dipercaya tentang situasi yang memburuk di lapangan. Sebaliknya, menyebarkan cerita fantastis tentang Uighur yang dengan bahagia mengikuti proyek pendidikan, upaya kontra-teror, pemberdayaan perempuan, dan pengentasan kemiskinan,” katanya.
“Mereka menyampaikan pesan yang jauh lebih gelap kepada rakyat mereka sendiri, menggambarkan Uighur sebagai ‘tumor ganas’, membandingkan keyakinan mereka dengan ‘wabah yang menular,’ dan memuji partai yang setia untuk menerapkan kebijakan yang keras, mengatakan kepada mereka ‘kamu tidak bisa mencabut semua gulma yang tersembunyi di antara tanaman di ladang satu per satu; Anda harus menyemprotkan bahan kimia untuk membunuh semuanya,” lanjut Pompeo.
Keputusan Amerika itu diambil menyusul debat intensif internal setelah Kongres mengesahkan undang-undang pada 27 Desember yang mewajibkan pemerintah AS untuk menentukan dalam waktu 90 hari apakah RRT telah melakukan kejahatan kemanusiaan atau genosida.
Menteri Luar Negeri berikutnya
Penentuan genosida dilakukan sehari sebelum Presiden terpilih Joe Biden disahkan sebagai presiden. Calon Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat selama sidang pada 19 Januari bahwa dia setuju dengan deklarasi genosida. Kampanye Partai Demokrat Joe Biden menyatakan, sebelum pemilihan 3 November, bahwa genosida terjadi di Xinjiang.
“Saya pikir kita sangat setuju,” kata Blinken. “Pemaksaan terhadap pria, wanita dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi, untuk pendidikan ulang untuk menjadi penganut ideologi Partai Komunis Tiongkok, semuanya mengarah pada upaya untuk melakukan genosida.”
Ditanya apa yang akan dia lakukan 30 hari pertamanya sebagai menteri luar negeri, dia menjawab: “Saya pikir kita harus memastikan bahwa kita tidak mengimpor produk yang dibuat dengan kerja paksa dari Xinjiang … kita perlu memastikan bahwa kita juga tidak mengekspor teknologi dan alat yang dapat digunakan untuk melanjutkan represi mereka. Kita bisa memulai dengan itu. “
Pertanggungjawaba
Keputusan Amerika Serikat tidak serta merta memicu hukuman apa pun, tetapi berarti negara-negara harus berpikir keras untuk mengizinkan perusahaan berbisnis dengan Xinjiang, pemasok kapas terkemuka dunia. Pekan lalu, Washington memberlakukan larangan semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang.
Dalam pernyataannya, Pompeo mendesak semua badan yuridis multilateral dan relevan yang sesuai, untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam upaya mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini.
Pengadilan Kriminal Internasional dapat menyelidiki kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi Tiongkok – seperti halnya Amerika Serikat – bukan anggota pengadilan itu, sehingga situasi di Xinjiang harus dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB, di mana Cina dapat memveto langkah tersebut.
Panel hak asasi manusia PBB mengatakan pada 2018 bahwa mereka telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.
Pemerintah komunis Tiongkok mengatakan telah menempatkan Uighur dan Muslim lainnya di “pusat pelatihan kejuruan” sebagai bagian dari upaya untuk memberantas ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru. Mereka menyangkal tuduhan pelecehan.
Kedutaan Besar Cina di Washington tidak menanggapi permintaan komentar, tetapi pekan lalu menolak sebuah laporan kongres yang mengatakan “kejahatan terhadap kemanusiaan – dan mungkin genosida- sedang terjadi” di Xinjiang sebagai suatu ‘kebohongan.’
Para pemuka agama, aktivis, dan lainnya mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida, sedang terjadi di Xinjiang.
Pada bulan Agustus, para pemimpin agama, termasuk Kardinal Charles Bo Myanmar dan Kardinal Ignatius Suharyo dari Indonesia, mengatakan dalam sebuah surat terbuka bahwa “penindasan” di wilayah tersebut telah menjadi “salah satu tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan sejak Holocaust.”
Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan bahwa genosida terjadi sedikitnya dalam lima situasi sejak akhir Perang Dingin – Bosnia pada 1993, Rwanda pada 1994, Irak pada 1995, Darfur, Sudan pada 2004, dan di daerah-daerah di bawah kendali ISIS di Irak pada 2016 dan 2017.
Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Pompeo telah melihat banyak laporan dan bukti terbuka sebelum membuat penetapan itu, tetapi tidak memberikan contoh spesifik. Tahun lalu Pompeo merujuk pada laporan peneliti Jerman Adrian Zenz bahwa RRT menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana paksa terhadap Muslim.
Di bawah hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai kejahatan yang meluas dan sistematis, sedangkan beban pembuktian genosida – rencana untuk menghancurkan sebagian dari suatu populasi – bisa lebih sulit dibuktikan.
Tambahan dari Reuters
