Penangkapan seorang tokoh terkemuka media Pakistan telah memicu kekhawatiran bahwa pemerintah sedang berusaha untuk membungkam laporan media yang kritis di negara itu.
Mir Shakilur Rahman ditangkap pada 12 Maret lalu atas tuduhan lama bahwa ia memperoleh tanah pemerintah secara ilegal. Rahman adalah pemimpin redaksi grup Jang, yang memiliki beberapa surat kabar, dan pendiri jaringan siklus berita 24 jam, Geo TV.
Sehari setelah penangkapan Rahman, otoritas regulasi media elektronik Pakistan memerintahkan operator televisi kabel di seluruh negara itu untuk berhenti mentransmisikan Geo TV, atau memindahkannya ke saluran yang lebih tinggi sehingga menyulitkan pemirsa untuk menemukannya, Committee to Project Journalist melaporkan, mengutip laporan berita. Tidak diketahui apa alasan perintah tersebut.
Kelompok media Rahman sucah lama kritis terhadap Perdana Menteri Imran Khan dan berbagai institusi negara.
Organisasi hak asasi manusia internasional telah berbicara menentang penangkapan tersebut.
Reporters Without Borders (RSF) mendesak agar Rahman segera dibebaskan, dan menyebut tuduhan itu sebagai tuduhan palsu.
“Kita jangan tertipu, penangkapan Shakilur Rahman tidak memiliki dasar hukum dan jelas merupakan tindakan kekerasan yang dirancang untuk menyeret kelompok media Jang,” kata Daniel Bastard, kepala RSF Asia-Pasifik.
“Kami menyerukan pembebasannya segera. Pihak berwenang Pakistan menunjukkan kesewenang-wenangan mereka dalam upaya untuk mengintimidasi wartawan yang mencoba bekerja dengan cara yang sepenuhnya independen.”
Human Rights Watch (HRW) mengatakan media Pakistan “beroperasi dalam iklim ketakutan,” dan menambahkan bahwa outlet berita “berada di bawah tekanan dari pihak berwenang agar tidak mengkritik pemerintah.”
“Ruang untuk perbedaan pendapat di Pakistan semakin mengecil, dan siapa pun yang mengkritik tindakan pemerintah dapat menjadi target,” kata Brad Adam, direktur HRW Asia. “Menahan Mir Shakilur Rahman hanyalah kasus kekerasan terbaru terhadap media Pakistan yang sudah terkekang.”
Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) yang bertugas menangani korupsi, menuduh Rahman secara ilegal menyewa tanah dari pemerintah pada tahun 1986 dengan restu dari menteri utama Punjab (dan kemudian perdana menteri) Nawaz Sharif. Biro tersebut menuduh Rahman nantinya akan mengubah kepemilikan tanah yang ditransfer kepadanya secara ilegal.
“Ini bukan pertama kalinya NAB menghidupkan kembali tuduhan yang sudah 34 tahun lamanya dan, pada sidang sebelumnya pada 5 Maret, Rahman sudah menghasilkan semua dokumen yang menunjukkan bahwa tanah itu dibeli dengan cara yang sah secara hukum dari pihak ketiga swasta,” kata RSF.
Rahman sendiri membantah tuduhan itu.
