Sebuah lembaga kebebasan beragama pemerintah Amerika Serikat menyerukan agar India dimasukkan dalam daftar hitam terkait kebebasan beragama, karena menunjukkan terjadinya “penurunan drastis, di mana minoritas agama berada di bawah serangan yang terus menerus.”
Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) mengatakan India berada di antara “negara-negara yang menjadi perhatian khusus” yang harus dikenai sanksi jika mereka tidak memperbaiki catatan mereka.
Dalam laporan tahunannya yang diterbitkan minggu ini, komisi itu mengatakan India “terlibat dan mentolerir pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, terus-menerus, dan mengerikan.”
Laporan itu mengatakan pemerintah India “mengizinkan kekerasan terhadap minoritas” dan juga “terlibat dalam dan mentolerir ujaran kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan.”
Sebaliknya, India menuduh USCIRF dan laporan itu “bias” dan menambahkan bahwa komentar tendensius komisi itu terhadap India bukanlah hal baru.
Akan tetapi juru bicara pemerintah India Anurag Srivastava mengatakan, bahwa “kesalahpahaman ” atas laporan itu yang dirilis pada 28 April “telah mencapai tingkat yang baru.”
“Lembaga itu belum mampu membawa komisarisnya sendiri dalam upayanya. Kami menganggapnya sebagai organisasi yang memiliki perhatian khusus dan akan menanggapinya pada saatnya,” media India news18.com mengutip Srivastava.
USCIRF, badan pemerintah federal AS yang independen, membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan tinjauan kebebasan beragama global kepada presiden dan Kongres AS.
Didirikan oleh pemerintah Amerika pada tahun 1998 setelah tidak adanya Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional, rekomendasi USCIRF tidak bersifat mengikat terhadap Departemen Luar Negeri.
Selama ini India tidak mengakui pandangan USCIRF. Selama lebih dari satu dekade, India telah menolak visa untuk anggota komisi itu.
Laporan USCIRF merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi pada lembaga pemerintah India dan pejabat yang bertanggung jawab atas “pelanggaran berat atas kebebasan beragama” dengan membekukan aset mereka dan melarang mereka masuk ke Amerika Serikat.
Ini adalah pertama kalinya dalam kurun waktu lebih dari 15 tahun India dinyatakan sebagai “negara yang memiliki perhatian khusus.”
Pada 2013, komisi itu melaporkan bahwa “tidak ada kekerasan komunal dalam skala besar terhadap minoritas agama di India sejak 2008.”
Namun, lembaga itu mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, ganti rugi berjalan lambat dan tidak efektif.
Laporan tahunan selama dua tahun terakhir telah memperingatkan India tentang “tren penurunan yang berkelanjutan” sehubungan dengan toleransi beragama dan pelanggaran kebebasan beragama.
Dalam laporannya, USCIRF menyebutkan kerusuhan komunal di Delhi pada bulan Februari, menuduh bahwa polisi yang beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri, telah gagal menghentikan serangan dan bahkan berpartisipasi dalam kekerasan.
Selain India, laporan tahunan USCIRF tahun 2020 merekomendasikan 13 negara lain ke Departemen Luar Negeri sebagai “negara-negara yang menjadi perhatian khusus,” atau CPC, karena pemerintah mereka terlibat dalam atau mentolerir “pelanggaran sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.”
Ini termasuk sembilan yang dinyatakan oleh Departemen Luar Negeri sebagai CPC pada Desember 2019, yaitu Myanmar, Cina, Eritrea, Iran, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi, Tajikistan, dan Turkmenistan – serta lima lainnya — Nigeria, Rusia, Suriah, dan Vietnam.
