Paus Fransiskus mengeluarkan dekrit baru untuk memastikan transparansi dalam kontrak publik Vatikan dan untuk mengurangi bahaya korupsi.
Takhta Suci pada 1 Juni menerbitkan sebuah surat apostolik dalam bentuk dekrit yang akan memandu Negara Kota Vatikan dan Tahta Roma dalam mengadakan kontrak pemerintahan dan pekerjaan umum.
Dalam surat itu, Paus Fransiskus mengatakan bahwa perangkat aturan itu “bertujuan untuk mendorong transparansi, kontrol, dan persaingan.”
Dia mengatakan bahwa mendorong “kontribusi kompetitif dan loyal” akan memungkinkan terciptanya “manajemen sumber daya” yang lebih baik.“
“Ekonomi global dan meningkatnya saling ketergantungan telah mendorong kemungkinan untuk mencapai penghematan biaya yang signifikan melalui kerja beberapa penyedia barang dan jasa,” kata paus.
“Kemungkinan-kemungkinan ini harus digunakan terutama dalam pengelolaan barang publik,” katanya, menambahkan bahwa “kebutuhan akan administrasi yang setia dan jujur semakin dirasakan dan mendesak.”
Paus Fransiskus menekankan bahwa administrator diminta untuk mengambil “tanggung jawab untuk kepentingan komunitas” di atas kepentingan individu atau kepentingan khusus.
Dekrit baru ini sesuai dengan Konvensi Anti Korupsi PBB, yang menurut paus memiliki “prinsip dan aturan yang menuntun perilaku dan menunjukkan pengalaman berbagai negara.”
“Sangat berguna untuk merujuk pada aturan normatif ini, terkait dengan praktik-praktik yang baik, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan tujuan aturan kanonik dan kekhasan Negara Kota Vatikan,” bunyi surat itu.
Dekrit paus itu terdiri dari 86 pasal dan 12 pasal tambahan yang membahas perlindungan yuridis dalam kasus litigasi.
Aturan itu juga memberlakukan pembatasan ketat terhadap konflik kepentingan, perjanjian persaingan ilegal, dan korupsi untuk menghindari “segala distorsi persaingan dan memastikan perlakuan yang sama terhadap semua operator ekonomi.
Dekrit baru akan mulai berlaku 30 hari setelah dipublikasi.
