Beijing akan menegakkan seperangkat aturan baru pada bulan Februari yang akan mengharuskan kelompok-kelompok agama untuk “menyebarkan prinsip-prinsip dan kebijakan Partai Komunis Cina,” sementara semua kegiatan, aksi unjuk rasa dan program harus disetujui oleh Kantor Urusan Agama.
Untuk meningkatkan kontrol negara atas komunitas agama, organisasi keagamaan lebih lanjut akan diminta untuk mendidik staf dan jemaat mereka untuk mendukung kepemimpinan Partai Komunis Cina (CCP), AsiaNews melaporkan.
Diberitakan AsiaNews, langkah-langkah baru terdiri dari enam bab dan 41 artikel yang meliputi organisasi, fungsi, dan administrasi organisasi keagamaan di tingkat lokal dan nasional.
Setelah diterapkan, hampir setiap aspek kehidupan beragama akan membutuhkan persetujuan dari Kantor Urusan Agama Tiongkok.
Secara khusus, pasal lima dari apa yang disebut “langkah-langkah administratif untuk kelompok agama” mensyaratkan bahwa organisasi keagamaan “mematuhi kepemimpinan Partai Komunis Cina” dan “menerapkan nilai-nilai sosialisme.
Pasal 17 mensyaratkan komunitas agama untuk “menyebarkan prinsip dan kebijakan Partai Komunis Cina,” sementara staf dan jemaat mereka harus dididik untuk mendukung kepemimpinan partai dan kepatuhan pada jalur sosialis Tiongkok.
“Dalam praktiknya, agama Anda tidak lagi penting, apakah Anda beragama Budha, atau Tao, atau Muslim atau Kristen: satu-satunya agama yang diizinkan adalah keyakinan pada Partai Komunis Cina,” kata seorang imam Katolik kepada AsiaNews.
Langkah-langkah tersebut menyelesaikan Peraturan Baru Urusan Agama, yang diterapkan pada Februari 2018, yang antara lain, menetapkan hukuman bagi mereka yang menggunakan “agama untuk membahayakan keamanan nasional atau keselamatan publik, merusak persatuan etnis, memecah belah bangsa dan melakukan kegiatan teroris” dalam pelanggaran hukum.
‘Pasar merah’ Asosiasi Patriotik Katolik
Menulis untuk Bitter Winter, sebuah majalah berbasis di Italia yang meliput urusan agama dan hak asasi manusia di China, Massimo Introvigne berpendapat bahwa Xi Jinping telah memandang agama sebagai “masalah keamanan nasional,” dan karena itu mencari apa yang disebut ‘sinisisasi’, penyerahan total agama” kepada sosialisme dan CCP.”
Massimo berpendapat bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk “memberantas” kelompok-kelompok Kristen, Budha dan Daois yang tidak berada di bawah kendali negara, sementara “memaksa Gereja Katolik bawah tanah … untuk bergabung dengan Asosiasi Patriotik Patriotik pasar merah,” yang tidak diakui oleh Vatikan hingga kesepakatan dicapai antara Tahta Suci dan Beijing tahun lalu.
Kesepakatan itu memungkinkan pejabat komunis memberikan suara dalam penunjukan uskup dan untuk menegakkan sinisisasi (sinicization).
Ketika penganiayaan terhadap orang Kristen dilaporkan meningkat sejak perjanjian itu, para kritikus meminta Paus Fransiskus untuk menolaknya.
Sementara itu, otoritas Cina lebih lanjut diyakini telah mengumpulkan sekitar 1,8 juta warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya, menahan mereka di kamp-kamp dalam upaya untuk membentuk kembali (mengubah) pandangan dunia keagamaan dan politik mereka.
Penganiayaan terhadap minoritas Muslim Uighur China memicu kecaman dari Uni Eropa pada 20 Desember 2019.
Tiongkok juga mendapat kecaman karena menindak gerakan spiritual Falun Gong yang dilakukan sendiri meskipun ada laporan sejak 2006 bahwa ribuan penganut telah dipenjara dan dibunuh untuk diambil organnya.
