Human Rights Watch (HRW) mengatakan pemimpin oposisi Kamboja, Kem Sokha ditolak haknya untuk disidangkan di depan umum dalam kasus tuduhan pengkhianatan “palsu” terhadapnya.
“Tuntutan palsu terhadap Kem Sokha dibuat menjadi lebih buruk dengan tidak mengijinkan media dan monitor hak asasi manusia untuk menyaksikan jalannya sidang,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia kelompok HAM berbasis di New York itu.
“Pihak berwenang Kamboja harus membatalkan dakwaan terhadap Sokha daripada mencoba menutupi perlakuan buruk dan melanggar hukum terhadapnya dari pantauan publik.”
Sokha, yang memimpin partai oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), ditangkap pada September 2017 atas tuduhan pengkhianatan dan berkomplot dengan asing untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Sen, yang telah berkuasa selama 35 tahun.
CNRP kemudian dilarang, dalam apa yang disebut ketua Parlemen untuk Hak Asasi Manusia ASEAN Charles Santiago “sebagai paku terakhir pada peti mati demokrasi Kamboja.”
Sokha, 66, menghadapi hukuman 30 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Sebelumnya, Nicholas Bequelin, direktur regional Asia Timur Amnesty International, mengkritik pihak berwenang Kamboja karena membatasi akses ke ruang sidang ketika persidangan berlangsung pada 15 Januari. Persidangan diperkirakan akan memakan waktu tiga bulan.
Menurut HRW, pengadilan mengeluarkan pemberitahuan pada 10 Januari yang mengatakan hanya 30 kursi akan tersedia di dalam ruang sidang untuk pengamat. Namun, dua puluh tiga kursi itu diduga dicadangkan untuk diplomat, sementara permintaan wartawan dan pengawas untuk menerima kartu masuk tidak diberikan.
HRW mengatakan bahwa ketika kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pengawas muncul di ruang sidang pada 15 Januari, mereka diberitahu bahwa ruangan sudah penuh. Namun, para pengamat di dalam ruang pengadilan mengatakan kepada HRW bahwa ada banyak kursi kosong di dalam.
Dua wartawan yang dilaporkan berhasil masuk ke ruang sidang pada pagi hari dilaporkan tidak diizinkan masuk lagi ketika pengadilan dilanjutkan kembali pada sore hari.
“Kursi kosong di persidangan Kem Sokha membuktikan bahwa klaim pemerintah bahwa tidak ada ruang bagi wartawan dan pemantau hak asasi manusia hanyalah sebuah kebohongan,” kata Robertson.
“Kami berharap bahwa Uni Eropa dan pemerintah terkait lainnya akan mengawasi kasus Sokha dengan cermat dan kebenaran tentang proses kebohongan ini pada akhirnya akan keluar.”
Pengadilan Sokha menarik perhatian karena Uni Eropa akan menetapkan bulan depan apakah akan tetap mempertahankan akses bebas tarif Kamboja ke pasarnya di bawah skema “Semuanya Kecuali Senjata” untuk negara-negara berkembang.
Uni Eropa telah menyerukan pembebasan Sokha.
