Virus corona mungkin tidak akan pernah berubah menjadi pandemi, dan banyak nyawa terselamatkan, jika pihak berwenang Cina tidak mengekang kebebasan informasi dan menindak pelapor, kata Reporters Without Borders (RSF).
RSF mengutip sebuah laporan dari Universitas Southampton, yang mengemukakan bahwa jumlah kasus virus corona di Cina bisa dikurangi hingga 86 persen jika upaya untuk mengendalikan penyakit ini telah dilaksanakan dua minggu sebelum 20 Januari.
Namun, upaya itu tidak dilakukan karena ada usaha terpadu untuk mengendalikan media, mengekang aliran bebas informasi online, dan kendali atas dokter yang berusaha memperingatkan masyarakat tentang pandemi yang akan datang.
RSF, misalnya, mencatat bagaimana kasus virus corona pertama terdokumentasi pada 17 November.
Dalam sebulan, ada 60 pasien dengan pneumonia seperti SARS (sindrom pernafasan akut berat) yang tidak diketahui dan banyak dari mereka mengunjungi pasar basah yang sama di kota Wuhan di Cina tengah, yang menjadi episentrum pandemi yang sedang berlangsung.
“Jika pihak berwenang tidak menyembunyikan dari media keberadaan wabah epidemi ada hubungan dengan pasar yang sangat populer itu, publik akan berhenti mengunjungi tempat ini jauh sebelum ditutup secara resmi pada 1 Januari,” kata RSF.
Kelompok ini lebih lanjut mencatat pembungkam terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower), termasuk Li Wenliang, seorang dokter yang mencoba memperingatkan masyarakat tentang virus corona baru itu, dan kemudian meninggal karenanya.
Sebelum kematiannya, Li dituduh “mengganggu ketertiban umum” dan diancam dengan tuduhan kriminal setelah memposting hasil tes yang mengonfirmasi virus “mirip-SARS” di media sosial.
Kematiannya memicu kemarahan publik dan mendesak ditegakkannya kebebasan berbicara.
“Dr. Li sama seperti kebanyakan orang Cina kebanyakan yang ingin melaporkan kenyataan yang sedang terjadi dan mengingatkan sesama warga tentang kelalaian pemerintah,” kata Daniel Bastard, kepala divisi RSF Asia-Pasifik.
“Krisis coronavirus telah menarik perhatian pada kehausan mendalam akan informasi yang dapat dipercaya di dalam masyarakat Tiongkok, yang dipenuhi dengan propaganda. Pemerintah Xi Jinping telah merespons dengan tindakan brutal yang mematikan,” katanya.
Kelompok itu menambahkan bahwa jika pers dan media sosial diperbolehkan dengan bebas menyebarluaskan informasi yang disediakan oleh pelapor lainnya pada 30 Desember, “publik akan menyadari bahaya dan menekan pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang membatasi penyebaran virus.”
RSF lebih lanjut mencatat bagaimana kontrol ketat atas arus informasi menyebabkan warga Tiongkok tinggal dalam kegelapan pada saat yang kritis.
Itu termasuk pandemi virus corona yang disimulasikan yang dilakukan pada Oktober 2019 oleh John Hopkins Center for Health Security, bekerja sama dengan World Economic Forum dan Bill and Melinda Gates Foundation, yang memperkirakan 65 juta kematian dalam 18 bulan.
“Jika internet di Cina tidak diisolasi oleh sistem sensor elektronik yang rumit dan media tidak dipaksa untuk mengikuti instruksi Partai Komunis, publik dan pihak berwenang pasti akan tertarik pada informasi yang berasal dari Amerika Serikat, yang menggemakan SARS … epidemi tahun 2003, “kata RSF.
RSF juga mencatat bahwa jika kebebasan berbicara dilindungi di Cina, genom virus corona bisa disebarluaskan lebih awal, membantu para ilmuwan membuat vaksin.
Komunitas internasional juga akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap menghadapi ancaman pandemi, katanya.
Cina berada di peringkat 177 dari 180 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia RSF 2019.
