Paus Fransiskus mengimbau kepada umat beriman agar lebih sadar akan perlunya melindungi para pengungsi dan migran di tengah meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi oleh penyakit virus corona.
Berbicara kepada para peziarah di Vatikan setelah doa Angelus pada 21 Juni, Paus mengatakan pandemi ini menyoroti perhatian khusus untuk memastikan perlindungan yang diperlukan bagi para pengungsi.
Dia mengajakt umat beriman untuk berdoa memohon komitmen yang baru dan efektif untuk melindungi mereka yang terpaksa melarikan diri dari tempat mereka sebagai akibat dari situasi bahaya besar bagi mereka atau keluarga mereka.
Pada tanggal 20 Juni, PBB menandai Hari Pengungsi Sedunia, sebuah peringatan internasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan situasi para pengungsi di seluruh dunia.
Dalam kesempatan itu, Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon mengatakan bahwa orang-orang yang dipindahkan secara paksa beresiko terkena penyakit virus corona.
“Mereka sering dalam pelarian, berkelompok, tanpa adanya perawatan kesehatan yang memadai,” kata presiden Federasi Konferensi Waligereja Asia.
Prelatus itu juga mencatat bahwa “perpecahan dan konflik tetap menjadi penyebab utama migrasi paksa di dunia dan di Asia.”
Pada bulan April tahun ini Kardinal Bo bergabung dengan seruan yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus dan PBB untuk gencatan senjata global dalam menghadapi ancaman pandemi yang terus terus meningkat di seluruh dunia.
Kardinal mengatakan bahwa di Myanmar, yang ia sebut sebagai “penghasil utama kelima pengungsi di dunia,” gencatan senjata tidak penuh telah diumumkan.
“Tetapi perbedaan antara gencatan senjata komprehensif dan sebagian adalah segalanya,” tambahnya.
“Perang masih menggusur puluhan ribu orang yang sekarang kelaparan di Rakhine utara dan Amerika Selatan,” kata kardinal.
Dalam seruannya untuk gencatan senjata global, Paus Fransiskus mengatakan bahwa konflik tidak diselesaikan melalui perang dan antagonisme (permusuhan) dan perbedaan harus diatasi melalui dialog konstruktif untuk perdamaian.
Kardinal Bo dalam pernyataannya pada 21 Juni memperingatkan bahwa “jika orang terus diusir dari rumah mereka, kita akan tetap menjadi dunia dalam krisis.”
Dia menyerukan kepada para pemimpin di seluruh Asia untuk “mengatasi rasisme endemik dan retorika kebencian yang ada di masyarakat kita yang khususnya mempengaruhi perlakuan terhadap migran yang tidak berdokumen, pengungsi, dan pencari suaka.”
Kardinal mencatat bahwa di beberapa negara Asia, pandemi telah digunakan sebagai alasan untuk menolak bantuan kepada penduduk migran.
“Cara kerja seperti ini bertentangan dengan kepentingan dan kesehatan semua orang,” katanya.
Jumlah orang terlantar di seluruh dunia mencapai 79,5 juta tahun lalu, menurut angka terbaru PBB.
Jumlah ini hampir dua kali lipat jumlah orang dalam krisis yang terdaftar satu dekade lalu, karena perang, kekerasan, penganiayaan dan keadaan darurat lainnya.
Laporan Global Trends tahunan PBB, yang muncul menjelang Hari Pengungsi Dunia pekan lalu, menunjukkan bahwa 8,7 juta orang pengungi baru terjadi pada tahun 2019 saja.
“Angka hampir 80 juta ini … tentu saja merupakan hal yang sangat memprihatinkan,” kata Komisaris Tinggi UNHCR Filippo Grandi dalam sebuah pernyataan.
Kepala UNHCR itu mencatat bahwa meskipun masalah perpindahan mempengaruhi semua negara, data menunjukkan bahwa negara-negara miskin menampung 85 persen dari mereka yang dipaksa keluar dari rumah mereka.
Hampir tujuh dari sepuluh orang yang mengungsi berasal dari Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar.
“Jika krisis di negara-negara ini diselesaikan, 68 persen dari pemindahan paksa global akan segera diselesaikan,” kata Grandi.
Laporan itu juga mencatat semakin berkurangnya harapan bagi para pengungsi akan penyelesaian nasib mereka dengan cepat.
Pada 1990-an, rata-rata 1,5 juta pengungsi dapat kembali ke rumah setiap tahun.
Selama dekade terakhir, jumlah itu turun menjadi sekitar 385.000.
Grandi mengatakan pandemi “tidak diragukan lagi” akan mendorong lebih banyak orang ke dalam krisis.
Sejak krisis kesehatan global dimulai, UNHCR telah melaporkan peningkatan jumlah orang Rohingya yang pindah dari Bangladesh dan Myanmar ke Malaysia dan negara-negara lain di Asia Tenggara.
