Pemerintah Tiongkok akan menerapkan aturan baru yang bertujuan mencegah guru asing mempromosikan agama di ruang kelas.
Pedoman baru tersebut menekankan bahwa guru asing tidak boleh terlibat dalam “pewartaan agama tanpa izin” dan harus menjauh dari “kultus jahat,” lapor South China Morning Post.
Para pengamat mengatakan bahwa pembatasan tersebut tidak jelas dan sangat luas dan kemungkinan “pelanggaran” dapat mengakibatkan pembatalan atau penolakan visa bagi guru asing.
Laporan South China Morning Post itu mengatakan karyawan baru juga harus menjalani indoktrinasi politik selama 20 jam tentang pembangunan, hukum, etika profesi, dan kebijakan pendidikan Tiongkok.
Lembaga akademis juga diarahkan untuk memastikan bahwa guru asing memiliki izin kerja dan tinggal yang sah, memiliki pengalaman mengajar minimal dua tahun, dan memiliki gelar sarjana dan kualifikasi mengajar bahasa.
Beijing juga diharapkan menerapkan “sistem kredit sosial nasional” untuk mengontrol apa yang dikatakan dan dilakukan para guru asing di dalam dan di luar sekolah.
Laporan itu mengatakan departemen keamanan publik di provinsi Hainan telah menawarkan hadiah sekitar US$ 14.600 bagi mereka yang berani melaporkan orang asing yang terlibat dalam “kegiatan keagamaan tanpa izin,” termasuk mengajar agama, pewarta Injil, dan jejaring.
Brent Fulton, pendiri ChinaSourse, sebuah organisasi penelitian Kristen yang berbasis di AS, mengatakan bahwa tidak jarang guru Kristen asing menggunakan Alkitab di kelas “hingga awal dekade terakhir.”
“Dalam beberapa tahun terakhir, kami mulai melihat pemberitahuan di kampus yang melarang kegiatan keagamaan, dan sebagai akibatnya beberapa guru telah diminta untuk meninggalkan Tiongkok,” kata Fulton kepada South China Morning Post.
Fulton mengatakan pihak berwenang juga telah memperingatkan siswa akan adanya guru yang menyebarkan agama.
Dia mengatakan mengajar Alkitab atau tindakan normal apa pun dalam berbagi iman dan kepercayaan pribadi menjadi “cukup sulit.”
Fulton membandingkan situasi di Tiongkok sekarang dengan tahun 1980-an di mana orang harus lebih berhati-hati.
Beijing mulai secara bertahap memberlakukan tindakan ketat terhadap guru asing pada tahun 2014 dengan fokus awal pada pedofil.
Pada 2019, otoritas Tiongkok telah memeriksa izin kerja guru asing. Dari 400.000 guru asing di negara itu pada tahun 2017, hanya sepertiga yang memiliki izin kerja yang sah. Setahun sebelumnya, Beijing melarang orang asing melakukan kegiatan keagamaan tanpa izin.
Di sekolah dan universitas, guru asing tidak diperbolehkan melakukan kegiatan berbasis agama dengan siswanya.
Langkah-langkah ini dilakukan setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada tahun 2015 yang bertujuan untuk melindungi rezim politik negara, kedaulatan, persatuan nasional, integritas wilayah, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.
Pihak berwenang juga memerintahkan institusi akademik untuk membatasi penggunaan buku teks asing “untuk mencegah infiltrasi pemikiran dan nilai-nilai Barat” sebagai bagian dari kampanye ideologis Tiongkok.
Kampanye tersebut merupakan bagian dari rencana nasional untuk “Sinisasi” agama. Hanya ajaran agama yang disetujui negara yang diizinkan, dan ini hanya boleh diselenggarakan oleh gereja dan para imam yang disetujui negara.
