Para pemimpin gereja di Filipina mendesak pemerintah agar transparan terkait pengeluarannya setelah sebuah survei baru mengungkapkan bahwa semakin banyak warga Filipina yang kelaparan saat pandemi virus corona.
Hasil survei Social Weather Stations yang dirilis 28 September menunjukkan angka sebesar 30,7 persen – rekor tertinggi sejak puncak sebelumnya sebesar 23,8 persen pada tahun 2012.
Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 5,5 juta keluarga pernah mengalami kelaparan sedang atau menderita kelaparan tanpa disengaja sekali atau beberapa kali dalam tiga bulan terakhir.
Sedikitnya 2,2 juta keluarga mengaku pernah mengalami kelaparan parah, atau mereka yang sering atau selalu kelaparan dalam tiga bulan terakhir.
Uskup Broderick Pabillo, administrator apostolik Keuskupan Agung Manila, mengatakan hasil survei itu “sangat mengkhawatirkan.”
Dia mengatakan kebijakan untuk memerangi kelaparan harus menjadi prioritas pemerintah, akan tetapi upaya mengatasi kelaparan tidak tercermin dalam anggaran pemerintah yang diusulkan di Kongres.
Prelatus itu mengatakan bahwa pemerintah malah melaksanakan proyek-proyek yang tidak memberikan solusi atas masalah utama masyarakat.
Dia mengatakan jutaan dana yang dihabiskan untuk proyek “mempercantik pantai” di Teluk Manila seharusnya bisa memberi makan jutaan orang Filipina yang kelaparan.
“Rakyatlah yang membutuhkan makanan,” kata prelatus itu.
Awal bulan ini, Departemen Lingkungan negara itu menghabiskan lebih dari US$ 8 juta untuk proyek kecantikan Teluk Manila dengan membuang pasir dolomit ke pantai.
Situasi yang mengkhawatirkan
Pastor Anton Pascual, direktur eksekutif Caritas Manila, mengatakan hasil survei itu mengkhawatirkan dan situasinya “tidak stabil secara sosial.”
Dia mengatakan negara-negara miskin “akan mengalami pukulan ganda berupa dilema kesehatan dan ekonomi.”
“Pemerintah harus menyediakan makanan bagi orang miskin selama masa karantina atau situasinya akan berbahaya karena orang menjadi kelaparan dan anak-anak mereka kekurangan gizi,” kata imam itu.
Dia mengatakan yang termiskin dari yang miskin “lebih takut kelaparan daripada virus.”
Uskup San Carlos Mgr Gerardo Alminaza, wakil ketua sekretariat aksi sosial konferensi para uskup, mengatakan Gereja akan terus mendampingi dan membantu orang-orang terutama saat masa krisis ini.
“Seperti di masa lalu, kami terus berjalan bersama masyarakat terutama yang terpinggirkan melalui pusat aksi sosial kami untuk setidaknya mengurangi sebanyak mungkin dampak krisis kesehatan global ini,” katanya.
Prelatus itu kembali menyerukan kepada publik agar “mengencangkan ikat pinggang agar kita dapat merawat orang miskin dan bumi sebagai rumah kita bersama.”
Harus transparan
Uskup Arturo Bastes, mantan uskup Sorsogon, mengatakan pemerintah perlu lebih transparan dalam pemanfaatan uang pembayar pajak, terutama dalam menanggapi pandemi.
Ia mengatakan ekonomi negara telah sangat terpengaruh oleh pandemi, tetapi “yang menambah penderitaan kami adalah korupsi di kantor-kantor pemerintah.”
Uskup Bastes mengatakan pihak berwenang “harus menemukan cara untuk memberi makan orang-orang sebangsanya yang kelaparan dengan menghindari proyek-proyek tidak berguna yang menghabiskan banyak uang.”
Prelatus itu mendesak Kongres untuk membuat undang-undang yang akan “menyelamatkan orang miskin” dari kelaparan yang tidak disengaja.
“Para pemimpin kita tidak cukup cerdas dan peka untuk merasakan masalah kita dan tampaknya tidak peduli jika rakyat kita terus menderita kelaparan dan kekurangan,” kata Uskup Bastes.
Pada bulan Agustus, Presiden Rodrigo Duterte mengakui bahwa pemerintah kehabisan dana untuk memberikan bantuan tunai kepada warga Filipina di tengah pandemi COVID-19.
“Uang yang diberikan oleh Kongres telah digunakan untuk memberi Anda bantuan. Saya tidak lagi memiliki uang. Anda urus sendiri. Itu benar. Anda harus keluar dan bekerja agar bisa makan, ”kata presiden.
Uskup Felixberto Calang dari Gereja Independen Filipina menyalahkan “kegagalan pemerintah” dalam mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari krisis kesehatan global yang menyebabkan insiden kelaparan yang tinggi.
Ia mengatakan, pendekatan pemerintah dalam memerangi dampak ini sudah salah.
“Pemerintah harus membangun kembali perekonomian dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat miskin,” katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga harus memperhatikan masalah sosial yang sudah ada sebelumnya.
Uskup Calang mendesak pihak berwenang untuk “memberikan preferensi kepada petani kecil untuk memanfaatkan lahan subur daripada menghancurkan lahan melalui pertambangan, perkebunan komersial, dan konversi lahan.”
Dia mengatakan sebagian besar kebijakan pemerintah “tidak menyentuh kebutuhan orang Filipina tetapi hanya menjawab kepentingan perusahaan.”
Survei insiden kelaparan SWS terbaru dilakukan dari tanggal 17 hingga 20 September dengan 1.249 responden di seluruh negera itu.
Angka insiden kelaparan sebesar 30,7 persen telah melampaui rekor sebelumnya yaitu 23,8 persen pada Maret 2012 dan 20,9 persen pada Juli tahun ini.
Jajak pendapat nasional dilakukan melalui telepon seluler dan wawancara telepon dengan bantuan komputer.
