Kelompok hak asasi manusia di Filipina menyatakan kekecewaan mereka atas resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang gagal menyerukan penyelidikan internasional atas situasi hak asasi manusia di negara itu.
Resolusi UNHRC menyerukan “bantuan teknis dan peningkatan kapasitas” bagi Filipina untuk memenuhi kewajiban dan komitmen hak asasi manusia internasional.
Resolusi tersebut jauh dari harapan banyak aktivis HAM yang menuntut penyelidikan internasional independen atas dugaan kekerasan pemerintah di negara tersebut.
Resolusi UNHRC No. 45, yang diadopsi selama sesi ke-45 dewan di Jenewa, Swiss, pada 7 Oktober disponsori oleh Islandia, Filipina, dan enam negara lainnya.
Mereka mendesak negara-negara anggota dan badan-badan PBB untuk “mendorong dan mendukung kerja sama teknis” antara pemerintah Filipina dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia.
Resolusi itu juga “mengakui” inisiatif pemerintah Filipina untuk meninjau dan mengevaluasi kembali pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di bawah “perang narkoba” negara itu.
Resolusi tersebut mencatat adanya kerja sama dan partisipasi pemerintah Filipina dengan UNHRC, termasuk “pengumuman pembentukan panel peninjau yang akan mengevaluasi kembali kasus-kasus di mana terjadi kematian selama operasi anti-obat terlarang.”
Bukti pelanggaran HAM
Dalam pernyataannya, Dewan Gereja Nasional Filipina (NCCP) menyatakan kecewaannya atas resolusi UNHRC.
“Jujur saja, [resolusi] tidak mencerminkan temuan dan rekomendasi dalam laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia,” bunyi pernyataan NCCP.
Kelompok gereja Protestan itu mengatakan resolusi itu “tidak menjawab seruan kuat kami untuk penyelidikan internasional secara independen.”
Disebutkan pula bahwa pernyataan UNHRC “tidak menyatakan pemerintah Filipina bertanggungjawab atas banyak pelanggaran hak asasi manusia di anatara warganya.”
“Faktanya, ada pengakuan bahwa ada masalah hak asasi manusia yang serius di negara ini: krisis yang tidak ditangani secara memadai oleh pemerintah Filipina,” kata NCCP.
Resolusi itu muncul dua bulan setelah laporan yang memberatkan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet tentang “pembunuhan terus-menerus dan meluas dan pelanggaran hak asasi manusia” di negara itu.
Suara Ekumenis untuk Hak Asasi Manusia dan Perdamaian (EcuVoice) di Filipina mengatakan resolusi tersebut, “terlepas dari kekurangannya,” merupakan indikasi pengakuan komunitas internasional atas krisis hak asasi manusia di negara tersebut.
“Ini juga merupakan bukti bahwa pemerintahan [Presiden Rodrigo Duterte], terlepas dari retorikanya, menyerah pada tekanan domestik dan internasional untuk keadilan dan akuntabilitas,” bunyi pernyataan kelompok itu.
Akan teapi EcuVoice mencatat bahwa resolusi “tidak bisa memberikan tindakan yang lebih berarti” untuk mengatasi situasi hak asasi manusia di negara tersebut.
“Kami percaya bahwa program untuk kerjasama teknis dan peningkatan kapasitas tidak akan secara meyakinkan meredam situasi hak asasi manusia yang memburuk di negara ini,” bunyi pernyataan kelompok tersebut.
Kesempatan mencari keadilan hilang
Amnesty International menggambarkan resolusi UNHRC sebagai “kesempatan yang hilang untuk mencari keadilan atas ribuan pembunuhan di luar hukum”.
“Situasi hak asasi manusia di Filipina membutuhkan lebih dari sekedar ‘bantuan teknis’ dari PBB,” kata Rachel Chhoa-Howard, peneliti Filipina pada Amnesty International.
Dia mengatakan penyelidikan penuh dunia internasional sangat dibutuhkan untuk secara efektif mengatasi impunitas yang meluas di negara itu.
“Dewan Hak Asasi Manusia gagal untuk mendapatkan keadilan bagi keluarga yang berduka di seluruh Filipina yang menaruh harapan mereka pada komunitas internasional,” tambah Chhoa-Howard.
Dia mengatakan “resolusi yang lemah juga mengecewakan para pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan lainnya yang telah terlibat dengan PBB dengan itikad baik dan mengejar pekerjaan mereka dengan risiko pribadi yang besar.”
Amnesty International mencatat bahwa situasi hak asasi manusia terus memburuk di Filipina selama beberapa bulan terakhir.
Kelompok tersebut menggambarkan hukuman terhadap jurnalis terkenal Maria Ressa atas “fitnah cyber” dan penutupan jaringan media besar ABS-CBN sebagai “peringatan serius”.
Pengawas hak asasi manusia internasional itu juga mencatat lonjakan baru dalam pembunuhan aktivis hak asasi manusia dan politik dalam beberapa bulan terakhir.
Chhoa-Howard mengatakan keputusan untuk mempertahankan Filipina dalam agenda UNHRC “mengirimkan pesan yang jelas kepada pemerintahan Duterte bahwa komunitas internasional masih mengawasi.”
‘Masih bisa dijerat’
Human Rights Watch mengatakan resolusi jelas bahwa mereka yang berada di balik pembunuhan “tidak lolos dan akan menghadapi pemeriksaan lanjutan.”
Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan mengadopsi resolusi itu berarti pemerintahan Duterte tidak dapat lepas dari pengawasan atas “pelanggaran berat”.
Laila Matar, wakil direktur Human Rights Watch PBB mengatakan dewan “mempertahankan cara untuk mengambil tindakan yang lebih tegas, tergantung pada apakah pemerintah menepati janjinya untuk menghormati hak asasi manusia.”
Matar mengatakan negara-negara anggota HRC harus memastikan penyelidikan internasional diluncurkan jika pembunuhan dan tindakan keras terhadap masyarakat sipil di Filipina tidak berakhir.
UNHRC mengadopsi resolusi berjudul “Kerja sama teknis dan pembangunan kapasitas untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia di Filipina” pada 7 Oktober.
Resolusi tersebut memasukkan Filipina dalam agenda UNHRC selama dua tahun ke depan.
Resolusi itu meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk memperbarui dewan tentang situasi Filipina pada September 2021 dan menyerahkan laporan kepada dewan pada 2022.
Resolusi tersebut juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan seruan untuk “investigasi penuh dan transparan,” penuntutan terhadap pelanggar, dan dukungan untuk membangun “pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pengendalian narkoba.”
Akan tetapi resolusi itu tidak berhasil mencerminkan beratnya situasi di lapangan atau temuan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia dalam sebuah laporan pada bulan Juni tahun ini, yang diamanatkan oleh resolusi HRC sendiri pada tahun 2019.
Laporan yang diterbitkan pada Juni 2020 itu menemukan bahwa pembunuhan yang sedang berlangsung dalam konteks yang disebut “perang” terhadap obat-obatan terlarang di Filipina memiliki “karakter yang meluas dan sistematis.”
Resolusi tersebut juga gagal untuk menetapkan penyelidikan internasional yang berulang kali diminta oleh para ahli PBB dan masyarakat sipil di seluruh dunia, dan yang lebih penting oleh organisasi dan pembela hak asasi manusia di Filipina.
