Dewan Gereja Papua meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengiriman pasukan ke Papua, karena hal itu tidak akan menyelesaikan “kekerasan sistemik” di provinsi paling timur Indonesia itu.
Dewan yang terdiri dari perwakilan – antara lain dari asosiasi, Gereja Kristen Indonesia di Papua, Gereja Kemah Injili Papua , dan Gereja Injili di Indonesia – menulis kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menyuarakan keprihatinannya.
“Presiden harus datang sendiri dan berdialog dengan kami,” kata Pendeta Andrikus Mofu, ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Papua.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengumumkan telah membentuk tim untuk melihat situasi tersebut.
Akan tetapi kelompok gereja mengatakan pemerintah malah terus mengirim tentara ke Papua sejak protes anti-rasisme di provinsi itu pada Agustus tahun lalu.
Hal itu menurut mereka telah menyebabkan penembakan yang fatal, termasuk pembunuhan Pendeta Yeremia Zamambani bulan lalu.
Dewan tersebut menuduh militer membunuh Zamambani, seorang tokoh terkemuka setempat yang telah menerjemahkan Alkitab dari Bahasa Indonesia ke bahasa penduduk asli Moni.
Dewan menyampaikan permintaan tersebut sehari sebelum tim militer Indonesia yang ditugaskan menyelidiki dugaan pembunuhan di luar hukum di Kabupaten Intan Jaya.
Pada 10 Oktober, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNBP) mengaku bertanggung jawab di balik serangan terhadap tim pencari fakta pemerintah di desa Mamba, distrik Sugapa.
Seorang juru bicara pihak pemberontak mengatakan mereka menembak pasukan pemerintah karena mereka “menentang tim investigasi yang direstui Jakarta yang hanya akan menjadikan kami kambing hitam.”
“Bagi kami, [militer pemerintah] membunuh Pendeta Yeremia… Itulah mengapa kami menembak,” kata juru bicara pemberontak.
Dua anggota tim investigasi pemerintah, termasuk seorang peneliti dari universitas Indonesia, terluka dalam insiden tersebut.
Sugeng Purnomo, seorang pejabat senior di Kementerian Koordinator Keamanan Indonesia, mengatakan tim tersebut “saat ini mengevaluasi semua kegiatan yang sedang berlangsung, dan terutama mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.”
Dia mengatakan tim yang disetujui negara (state-sanctioned team) mempertahankan misi untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kasus tersebut.
Sementara itu Majelis Gereja menuding pemerintah Indonesia menjadikan kawasan itu sebagai wilayah operasi militer untuk menguasai sumber daya alamnya.
Dewan mengatakan pihaknya telah mendokumentasikan bagaimana negara mencoba menghancurkan budaya Papua sejak 1960-an. Dewan juga mengklaim bahwa ideologi apartheid diterapkan pada orang Papua untuk menundukkan mereka.
Karena itu Dewan tersebut mendesak Widodo dan Dewan HAM PBB untuk menyelesaikan konflik di Papua secara damai melalui dialog.
Tambahan dari Reuters
