Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan warga di kota Marawi di Filipina selatan, yang hancur akibat serangan selama lima bulan pada tahun 2017, dapat memicu kebangkitan kembali ekstremisme kekerasan di kota itu.
Peringatan itu dikeluarkan oleh Marawi Reconstruction Conflict Watch, sebuah kelompok pemantau independen saat peringatan ketiga pembebasan Marawi pada 18 Oktober.
Kelompok tersebut mengatakan situasi saat ini di kota itu “terus memicu keputusasaan dan frustrasi yang mengancam perdamaian yang masih rapuh” dalam masyarakat.
Masalah hak atas tanah dan properti serta kegiatan rekonstruksi oleh pemerintah dapat memperburuk konflik terkait identitas yang ada dan dapat memicu kekerasan dan rangkaian konflik baru.
Kelompok tersebut mencatat bahwa kota itu masih tidak dapat diakses oleh warga tiga tahun setelah pembebasan Marawi dari tangan para ekstremis.
Sedikitnya 126.775 orang dari 24 desa yang paling terkena dampak belum kembali ke rumah dan masih mengungsi sejak 2017.
“Sudah tiga tahun … tetapi tidak ada kebebasan nyata untuk dibicarakan,” bunyi pernyataan kelompok itu. “Kebanyakan dari kita belum diizinkan kembali ke rumah kita dan membangun kembali hidup kita,” tambahnya.
“Fakta yang menyedihkan bahwa kemajuan lambat, dana kurang, dan pelaksanaan harus ditingkatkan,” bunyi pernyataan kelompok tersebut.
“Kami terpecah, dan memulihkan hubungan itu sulit ketika kami bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kami secara memadai,” kata mereka.
Wakil Presiden Filipina Leni Robredo mengatakan bahwa kota itu memang belum bisa kembali pada keadaan normal setelah dibebaskan beberapa tahun lalu.
“Tidak dikepung lagi, tetapi Marawi hari ini mengingatkan kita bahwa ekstremisme kekerasan tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat,” katanya.
“Pembebasan memerlukan lebih dari sekadar menghentikan tembakan,” tambah wakil presiden dalam sebuah pernyataan.
Pandemi virus corona juga memperburuk kondisi keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan dengan sanitasi yang buruk, yang menyebabkan mereka terus-menerus berisiko terinfeksi.
Pada akhir September, provinsi Lanao del Sur mencatat total 697 kasus COVID-19, 354 di antaranya berasal dari Marawi.
“Dampak pandemi COVID-19 menambah satu tingkat lagi pada kesulitan dan penderitaan kami serta memperkuat kerentanan, ancaman, dan risiko yang ada,” bunyi pernyataan Marawi Reconstruction Conflict Watch.
Dicatat pula bahwa pemerintah hanya mengeluarkan 22,2 miliar peso (US $ 457 juta), hampir setengah dari total kebutuhan pendanaan sebesar 60,5 miliar peso (US $ 1,2 miliar).
“Jumlah yang sangat kurang ditambah lagi masalah pencairan dan daya serap di masa lalu memberikan gambaran yang suram bagi kita semua,” kata mereka.
“Tiga tahun telah berlalu, dan menjadi semakin jelas bahwa kita belum benar-benar dibebaskan,” tambah kelompok itu.
Sementara itu, Eduardo del Rosario, Ketua Satgas Bangon Marawi, berjanji bahwa rehabilitasi akan selesai pada Desember 2021.
Dia menjelaskan, rehabilitasi memiliki dua komponen utama, yaitu pembangunan infrastruktur 30 persen dan intervensi non-infrastruktur 70 persen.
“Pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah membangun proyek horizontal dan vertikal… Kita tidak bisa membuat Marawi bangkit kembali hanya melalui infrastruktur vertikal karena tidak akan memenuhi tujuan,” ujarnya menjelaskan bahwa intervensi non infrastruktur mengacu pada pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan segala sesuatu yang tidak dapat diukur secara fisik.
Pada 23 Mei 2017, sebuah kelompok teroris lokal, yang mengaku memiliki hubungan dengan ISIS, mencoba menguasai Kota Marawi.
Presiden Rodrigo Duterte menempatkan seluruh pulau Mindanao di bawah darurat militer, dan pada 17 Oktober 2017 dia menyatakan kota itu telah dibebaskan oleh militer.
Konflik tersebut mengakibatkan kematian lebih dari seribu orang, kebanyakan teroris bersenjata, dan lebih dari 500.000 orang mengungsi.
Erwin Mascariñas dan Mark Saludes turut melaporkan.
