Menjadi petani di Filipina saat ini sangat sulit, kata Dhon Daganasol dari kota Carigara di provinsi Leyte.
“Cuaca semakin tidak terduga,” ujarnya. Pandemi virus corona juga membuat orang miskin menderita
“Pandemi masih bersama kami, sangat mempengaruhi petani kecil,” kata petani berusia 49 tahun itu dalam wawancara dengan LiCAS.news.
Pemerintah mengklaim bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk meningkatkan taraf hidup petani, namun Daganasol mengatakan dia dan tetangganya hampir tidak merasakan hal itu.
“Kami belum merasakan bantuan pemerintah,” ujarnya. “Seringkali, dukungan tidak sesuai dengan yang kami butuhkan. Itu hanya membuang-buang uang negara,” tambah petani itu.
Mesin pertanian, misalnya, tidak sesuai di Provinsi Leyte serta benih sayur dan padi yang tidak tumbuh di daerah tersebut, katanya.
“Itu hanya membuang-buang energi dan waktu kita,” kata Daganasol.
“Dukungan ada tapi kurang memberikan informasi yang tepat. Sepertinya pemerintah tidak serius membantu,” kata Daganasol.
Ia mengatakan dirinya akan mencoba menanam jahe dalam beberapa bulan mendatang, selama musim panas.
Rumah dan hak atas tanah
Sementara itu, di provinsi Samar Timur, Lita Bagunas yang berusia 57 tahun mendesak adanya perumahan yang layak dan “bantuan pertanian”.
Bagunas yang masih tinggal di penampungan sementara yang disediakan oleh Catholic Relief Services tujuh tahun setelah bencana topan Haiyan, memimpin Kelompok Tani Gerakan Pembaruan Agraria Sejati di provinsi itu.
Kelompok tersebut menuntut tindakan segera pemerintah untuk secara serius menyelesaikan masalah perumahan warga yang terkena dampak topan pada tahun 2013.
“[Topan Haiyan] menghancurkan hidup, mata pencaharian, dan rumah kami, dan pemerintah tidak memberi kami program pemulihan yang berkelanjutan,” kata Bagunas.
Ia mengatakan tujuh tahun setelah topan, warga masih harus melihat situs pemukiman kembali yang layak dari pemerintah untuk mereka.
“Yang menyakitkan adalah perumahan yang dibangun untuk kami di bawah standar,” katanya.
Seorang pemimpin petani yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan bahwa orang-orang telah menghadiri begitu banyak dialog dengan lembaga pemerintah untuk menyuarakan masalah perumahan, tetapi tuntutan mereka tetap tidak diindahkan.
Pandemi juga telah membatasi mereka untuk keluar dan memantau pembangunan lokasi pemukiman kembali untuk mereka.
Bertani tidak lagi menyenangkan
“Bertani saat ini sudah melelahkan,” kata Ondo Caradilla, seorang petani kelapa dari desa Tala di kota San Andres di provinsi Quezon.
Caradilla adalah satu dari sekian banyak petani kelapa skala kecil yang menderita akibat cuaca ekstrim dan kemiskinan berkepanjangan yang membuat hidup mereka sengsara.
Danny Carranza, seorang penggerak hak atas tanah, mengatakan situasi ekonomi petani kelapa mengalami penurunan tajam karena kondisi pasar global yang tidak bersahabat.
“Di sejumlah daerah, petani kelapa jauh lebih miskin karena kerusakan terus-menerus akibat topan, yang merupakan manifestasi perubahan iklim,” kata Carranza.
Menurutnya, banyak daerah yang hancur akibat topan tidak mendapatkan bantuan yang layak untuk pemulihan dan rehabilitasi.
“Banyak warga yang terisolasi menderita karena tidak terjangkau oleh pemerintah dan perhatian media selama bencana,” katanya.
“Itu karena fokus respon kemanusiaan ada di daerah dengan tingkat kehancuran paling dramatis,” tambahnya.
Carranza mengatakan daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh perhatian media dan organisasi kemanusiaan “menderita dalam diam, dan biasanya berusaha sendiri untuk bertahan hidup.”
Menrut Carranza, penguncian akibat pandemi juga menghilangkan kesempatan kerja di perkotaan dan mengisolasi banyak petani kelapa dari pasar tradisional.
Ia memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan kelaparan akan meningkat, terutama di kalangan petani miskin yang tidak tahu harus mencari makanan ke mana.
Ketiadaan kebijakan pangan
Para pegiat pangan di Filipina telah mendesak agar undang-undang untuk membantu pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tentang nol kelaparan di Filipina segera disahkan.
“Kami dengan sungguh-sungguh meminta pemerintahan Duterte untuk mengesahkan RUU Kerangka Kerja Pangan yang Memadai, atau RUU Tanpa Kelaparan, yang sekarang sedang menunggu keputusan di DPR dan Senat,” kata Aurea Miclat-Teves, presiden dan penyelenggara Koalisi Pangan Nasional.
Rancangan tersebut mendefinisikan hak atas makanan sebagai hak hukum dan berupaya mengakhiri kelaparan secara progresif dalam sepuluh tahun. Ini juga merasionalisasi semua tindakan terkait makanan yang sudah ada di negara tersebut.
Tidak seperti hak politik dan kebebasan sipil yang dinikmati oleh kebanyakan warga Filipina, Miclat-Teves mengatakan berbagai undang-undang tentang hak atas pangan “tidak saling melengkapi, tidak diterapkan secara memadai dan tidak tepat, tidak koheren dan terkadang bertentangan satu sama lain”.
Miclat-Teves mengatakan “tindakan harus diambil” untuk menerapkan Kebijakan Pangan Nasional yang seharusnya menangani masalah kelaparan dan kemiskinan yang menjadi prioritas negara.
Koalisi itu juga mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk mengesahkan undang-undang reformasi agraria baru yang akan menghormati hak-hak masyarakat adat sambil memastikan modernisasi sektor pertanian dan perikanan di negara itu.
Mengutip laporan Otoritas Statistik Filipina, koalisi itu mengatakan perkiraan angka kemiskinan di negara itu pada tahun 2018 adalah 16,6 persen dan 17,6 juta orang menghadapi kemiskinan ekstrem.
“Kelaparan adalah salah satu masalah kritis yang berasal dari kemiskinan di Filipina, di mana 64 persen penduduk menderita kerawanan pangan kronis,” kata koalisi tersebut.
Survei Social Weather Stations pada September tahun lalu juga mengatakan lebih dari tujuh juta rumah tangga Filipina mengalami kelaparan yang tidak disengaja setidaknya sekali dari Juni hingga Agustus tahun ini.
Laporan dari Badan Pangan Dunia juga mengatakan bahwa faktor-faktor seperti masalah iklim dan tantangan politik telah berkontribusi pada kerawanan pangan yang terus menerus dihadapi orang Filipina.
Sekretaris Kabinet Karlo Nograles, kepala Satuan Tugas Antar Lembaga untuk Mengatasi Kelaparan, mengatakan bahwa mereka telah mengadakan serangkaian konsultasi dengan para pemangku kepentingan di pemerintahan dan di sektor swasta untuk menghasilkan “serangkaian solusi yang komprehensif dan dapat dilakukan”.
“Kami ingin agar semua pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam menegakkan program berdasarkan masukan mereka sendiri,” kata pejabat itu.
Nograles mengatakan memerangi kelaparan “adalah pendekatan seluruh bangsa” dan setiap orang harus ikut ambil bagian.
