Pemerintah Tiongkok terus memenjarakan warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang dengan hukuman yang panjang, Human Rights Watch (HRW) melaporkan.
Laporan yang dirilis pekan ini mencatat bahwa banyak orang telah dihukum dan dipenjara tanpa melakukan pelanggaran yang sebenarnya.
Disebutkan bahwa penuntutan formal ini berbeda dari penahanan sewenang-wenang yang terjadi di fasilitas “pendidikan politik”.
“Penggunaan kamp ‘pendidikan politik’ oleh pemerintah Tiongkok telah menyebabkan kemarahan internasional, namun penahanan dan pemenjaraan warga Muslim di Xinjiang oleh sistem peradilan formal kurang menarik perhatian,” kata Maya Wang, peneliti senior HRW di China.
“Banyak dari mereka yang berada di penjara Xinjiang adalah orang biasa yang dihukum karena menjalani hidup dan menjalankan agama mereka,” tambahnya.
Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di New York itu mengatakan bahwa sejak 2016, saat pemerintah Tiongkok meningkatkan “Kampanye Tindakan Tegas Melawan Kekerasan Terorisme”, sistem peradilan pidana formal Xinjiang telah memvonis lebih dari 250.000 orang.
Menurut laporan Jaringan Pembela Hak Asasi Manusia Tiongkok tahun 2019, statistik resmi pemerintah Tiongkok bahkan menunjukkan peningkatan dramatis dalam jumlah orang yang dijatuhi hukuman pada tahun 2017, disusul dengan peningkatan lainnya pada tahun 2018.
Menurut data pemerintah, pengadilan Xinjiang menghukum 99.326 orang pada 2017 dan 133.198 pada 2018.
Data Korban Xinjiang – sebuah organisasi nonpemerintah yang telah mendokumentasikan lebih dari 8.000 tahanan berdasarkan kesaksian keluarga dan dokumen resmi – memperkirakan bahwa jumlah orang yang dijatuhi hukuman pada tahun 2019 mungkin sebanding dengan dua tahun sebelumnya.
Dari 178 kasus dengan tahun penghukumannya diketahui, jumlah terpidana pada 2019 kira-kira setara dengan dari tahun 2017 dan 2018.
Menurut HRW, angka hukuman resmi yang sebanding dapat berarti bahwa puluhan ribu lagi dijatuhi hukuman di Xinjiang pada 2019.
Laporan tersebut mengutip kasus Jin Huaide, seorang warga Muslim Hui yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena “perpecahan” di Prefektur Changji pada September 2018.
Putusan yang diperoleh HRW menunjukkan bahwa Pengadilan Menengah Rakyat Changji memvonis Jin, 47, karena “berulang kali dan secara ilegal” mengatur perjalanan ke luar negeri untuk belajar Alquran, mengundang tokoh agama dari negara-negara termasuk Bangladesh dan Kyrgyzstan ke Xinjiang, dan mengadakan pertemuan keagamaan di wilayah tersebut antara 2006 dan 2014.
Otoritas Tiongkok menuduh Jin mendorong orang lain untuk mengambil bagian dalam Tablighi Jamaat, semacam gerakan dakwah Islam transnasional.
HRW mengatakan tidak ada bukti secara umum bahwa aktivitas Jin merupakan tindak pidana yang dapat dikenali, namun pengadilan memutuskan bahwa aktivitasnya telah “mendorong masuknya pengaruh agama asing di Tiongkok.”
Jin dihukum tujuh tahun karena “mengumpulkan orang banyak untuk mengganggu ketertiban sosial” pada tahun 2015 karena perilaku yang sama. Namun kejaksaan menolak putusan pada tahun 2017 dan mengajukan hukuman yang lebih berat, yang mengakibatkan pengadilan ulang, sehingga ia dihukum seumur hidup.
Sebelumnya, pada tahun 2009, Jin telah dipenjara selama 18 bulan karena mengajarkan Alquran kepada lebih dari dua lusin anak Hui dan Uighur.
HRW mencatat bahwa banyak sekali orang yang dihukum melalui persidangan asal-asalan dan tertutup yang tidak dapat dihadiri oleh keluarga.
Kelompok itu menambahkan bahwa tekanan internasional mungkin telah berkontribusi pada pemerintah pembebasan beberapa tahanan dari kamp “pendidikan politik” oleh pemerintah Tiongkok.
Pemerintah telah membantah penahanan sewenang-wenang massal di Xinjiang, dan menegaskan bahwa mereka mengatur wilayah tersebut sesuai dengan “aturan hukum.”
Akan tetapi HRW mengatakan banyak orang telah dihilangkan secara paksa, ditahan atau dipenjara dan keluarga tidak diberitahu keberadaan mereka. Mereka yang dibebaskan terus-menerus diawasi, pergerakannya dikendalikan, dan beberapa dipaksa kerja paksa.
