Vatikan mendukung seruan untuk melonggarkan perlindungan paten internasional dan mempercepat kesepakatan sub-lisensi untuk memproduksi vaksin COVID-19.
Uskup Agung Ivan Jurkovič, Pengamat Tetap Vatikan untuk PBB, mengatakan bahwa beberapa mekanisme yang ada untuk lisensi wajib telah menghambat peluncuran program vaksinasi, CNS melaporkan.
Ia mengatakan bahwa selama beberapa minggu terakhir, dunia telah menyaksikan bagaimana beberapa negara dan perusahaan “terus memprioritaskan kesepakatan bilateral, menaikkan harga, dan mencoba menerobos ke depan antrian.”
Berbicara di Dewan Organisasi Perdagangan Dunia minggu ini, Uskup Agung Jurkovič mengutip peringatan Paus Fransiskus tentang “risiko memprioritaskan akses vaksin bagi orang kaya.”
Ia mengatakan bahwa karena keterbatasan kapasitas produksi yang dan kurangnya ketersediaan dosis vaksin, telah menyebabkan “sebagian besar negara di dunia mengalami penundaan dalam memulai vaksinasi.”
Uskup Agung Jurkovič mengatakan bahwa di banyak negara, sejumlah besar fasilitas manufaktur dengan kapasitas yang terbukti untuk memproduksi vaksin yang aman dan efektif, tidak dapat memanfaatkan kapasitas tersebut “antara lain, karena hambatan kekayaan intelektual”.
Prelatus itu mengatakan bahwa vaksin harus dilihat “sebagai barang yang harus diakses oleh setiap orang, tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip tujuan barang universal”.
Ia juga mengatakan “kebijakan dan hukum harus mempertahankan perspektif yang fokus pada rasa hormat dan mempromosikan martabat manusia, dalam semangat solidaritas dalam dan antarbangsa.”
“Meskipun kita mengakui nilai perlindungan hak kekayaan intelektual, kita harus fokus pada tujuan hak-hak tersebut dan pada batasan serta konsekuensi negatif potensial dari sistem saat ini,” kata uskup agung itu.
Uskup agung itu menambahkan bahwa “prinsip keadilan, solidaritas, dan inklusivitas” harus menjadi dasar dari setiap intervensi yang spesifik dan konkrit dalam menanggapi pandemi.
Komisi Konferensi Waligereja Uni Eropa dan Caritas Eropa telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan vaksinasi yang lebih cepat di Eropa, terutama di negara-negara miskin.
Mereka juga menyerukan pembukaan kemungkinan produksi di lebih banyak negara dan pembagian yang lebih besar atas sumber daya vaksin Eropa dengan negara-negara miskin di seluruh dunia selama pandemi.
