Ordo Fransiskan di Asia Timur meminta para pemimpin militer Myanmar untuk ‘berhenti haus akan darah” dan membiarkan keadilan dan perdamaian menguasai negara itu.
Dalam sebuah pernyataan, para pengikut St Fransiskus itu menyatakan keprihatinan atas insiden kekerasan yang dilaporkan meningkat di Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari.
“Foto dan video yang berhasil dikirim keluar Myanmar menggambarkan penderitaan warga yang telah lama berharap dan berjuang untuk hidup berdampingan di bawah pemerintahan demokratis,” bunyi pernyataan kelompok itu.
Para Fransiskan itu mengatakan mereka “diteguhkan oleh kesaksian rakyat Myanmar akan kebenaran dan keadilan,” menambahkan bahwa kongregasi mereka “merasa tersentuh oleh tindakan kasih [warga] terhadap saudara-saudara mereka.”
“Kami bersimpati dengan rasa sakit mereka, dan, bersama dengan orang Kristen di Myanmar – para imam, misionaris, dan awam – kami bergabung dengan mereka dalam doa agar masa kegelapan yang menyelimuti tanah mereka ini akan segera berakhir, ” bunyi pernyataan itu.
Ordo religius itu juga mendesak agar para pemimpin sipil dan aktivis dibebaskan, dan mendesak militer untuk menegakkan martabat dan hak asasi manusia.
“Mari kita hentikan kehausan akan darah ini,” kata mereka.
“Mari kita hentikan kebencian menguasai hati kita. Mari kita memohon kepada Tuhan, yang berjanji untuk dekat dengan umat-Nya, sehingga keadilan dan perdamaian menguasai Myanmar, dan rekonsiliasi yang telah lama tertunda dapat dimulai,” kata para religius itu.
Pernyataan para Fransiskan itu muncul menyusul penutupan toko-toko, pabrik dan bank di Yangon, kota terbesar Myanmar, pada 8 Maret setelah serikat pekerja besar menyerukan penutupan ekonomi sebagai bagian dari protes terhadap penguasa militer negara itu.
Saksi mata mengatakan tentara melepaskan tembakan ke udara di beberapa tempat di salah satu negara Asia Tenggara itu dan memeriksa mobil-mobil di pusat Yangon untuk mencegah pengunjuk rasa berkumpul.
Meskipun demikian, masa yang berdemonstrasi menentang kudeta bulan lalu berkumpul di sana serta di kota terbesar kedua, Mandalay, dan di Monywa di bagian barat, menurut video yang diunggah di Facebook.
Para pengunjuk rasa di Dawei, sebuah kota pesisir di selatan, dilindungi oleh Persatuan Nasional Karen, sebuah kelompok etnis bersenjata yang terlibat perang berkepanjangan dengan militer.
Rentetan protes besar dalam beberapa pekan terakhir terjadi pada 7 Maret dan polisi menembakkan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi di Yangon, kota Lashio dan aksi duduk puluhan ribu orang di Mandalay.
Kekerasan polisi dan militer telah menyebabkan lebih dari 50 orang tewas saat mereka mencoba menghentikan demonstrasi dan aksi mogokan sejak kudeta, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik, hampir 1.800 orang telah ditahan di bawah junta pada 7 Maret.
Tambahan dari Reuters
