Para pemimpin Gereja Katolik dari seluruh Asia menyerukan perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar saat tindakan keras terhadap mereka yang menentang kudeta militer bulan lalu terus berlanjut.
“Damai, damai. Perdamaian itu bisa dicapai. Perdamaian itu perlu,” bunyi pernyataan yang ditandatangani oleh 12 kardinal Katolik dari seluruh Asia.
Pernyataan yang ditandatangani pada 19 Maret namun baru disampaikan kepada media pada 23 Maret ditujukan kepada militer, politisi, pengunjuk rasa, dan pemimpin agama di Myanmar.
“Dengan kesedihan yang mendalam dan kecemasan yang luar biasa, kami mengikuti peristiwa-peristiwa di Myanmar,” kata para pemimpin gereja.
“Begitu besar amarah, kekerasan, pertumpahan darah, penderitaan dan rasa sakit yang ditimpakan kepada rakyat yang cinta damai, yang hanya mencari persatuan, keharmonisan, dan kesempatan untuk bertumbuh dalam kebebasan,” tambah mereka.
Para kardinal mengatakan mereka dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk segera mewujudkan perdamaian di negara itu.
“Mulailah berdialog untuk menemukan solusi, cara untuk terus maju,” kata mereka.
Mereka mengatakan bahwa foto seorang biarawati yang sedang berlutut di jalan di kota Myitkyina, memohon perdamaian telah “terukir di benak dunia.”
Video dan foto Suster Ann Rose Nu Tawng yang memohon kepada aparat keamanan selama demonstrasi telah menjadi viral di media sosial.
“Orang-orang Myanmar yang kami kenal sangat mencintai perdamaian dan mereka hanya mencari kesempatan untuk maju,” kata para kardinal. “Mereka telah mematuhi hukum dan bekerja sama dengan semua otoritas.”
“Saat ini mereka hanya mencari keharmonisan dan akhir dari kekerasan,” bunyi pernyataan itu.
Para kardinal juga menyampaikan dukungan kepada Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon yang telah dengan vokal mendorong agar konflik di Myanmar segera diakhiri.
“Kami bersamamu, berbagi rasa sakit dan kesedihanmu,” kata para kardinal dalam surat itu.
“Kami mendukungmu dalam memimpin umat dalam doa kepada Tuhan untuk penyelesaian konflik segera, dan untuk memohon terang bagi semua agar menemukan jalan menuju solusi,” tambah mereka.
“Kekerasan tidak akan memecahkan masalah, kekuatan tidak pernah menjadi solusi. Itu hanya menimbulkan lebih banyak rasa sakit dan penderitaan, kekerasan dan kehancuran,” kata para kardinal.
Mereka juga meminta semua pemimpin agama di Myanmar untuk bergabung dengan mereka “dalam seruan untuk perdamaian dan dalam upaya untuk perdamaian.”
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Kardinal Malcolm Ranjith dari Sri Lanka, Kardinal Oswald Gracias dari India; Kardinal Thomas Aquino Manyo Maeda dari Jepang, Kardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij dari Thailand
Juga ada Kardinal Cornelius Sim dari Brunei, Kardinal Ignatius Suharyo dari Indonesia, Kardinal Orlando Quevedo dari Filipina, Kardinal John Tong Hon dari Hong Kong, Kardinal George Alencherry dari Gereja Siro-Malabar.
Kardinal Patrick D’Rozario dari Bangladesh, Kardinal Baselios Cleemis Thottunkal dari Tradisi Gerejawi Siro-Malankara, serta Kardinal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun dari Kamboja juga menandatangani pernyataan itu.
Anak 7 tahun menjadi korban termuda
Pernyataan bersama para kardinal itu dikeluarkan setelah seorang gadis muda terbunuh di rumahnya saat pasukan keamanan melepaskan tembakan di Mandalay, kota terbesar kedua Myanmar, pada 23 Maret.
Gadis berusia 7 tahun itu menjadi korban termuda dari tindakan keras terhadap mereka yang menentang kudeta militer.
Petugas di sebuah layanan pemakaman Mandalay mengatakan kepada Reuters bahwa gadis itu meninggal karena luka tembak.
Tentara menembak ayahnya tetapi mengenai gadis yang duduk di pangkuannya di dalam rumah mereka, kata saudara perempuannya kepada media Myanmar Now. Dua pria juga tewas di kota yang sama di Chan Mya Thazi, katanya.
Pihak militer tidak segera mengomentari insiden tersebut.
Junta militer telah berulang kali menuduh pengunjuk rasa pro-demokrasi sebagai pelaku pembakaran dan kekerasan selama kerusuhan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu, dan mengatakan bahwa keamanan menggunakan kekuatan sesedikit mungkin untuk memadamkan demonstrasi setiap hari.
Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan total ada 164 pengunjuk rasa telah tewas dan dia menyatakan kesedihan atas kematian tersebut.
Namun, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan setidaknya 261 orang telah tewas dalam tindakan keras itu.
Militer Myanmar menghadapi kecaman internasional karena melakukan kudeta sehingga menghambat transisi menuju demokrasi di Myanmar dan karena tindakan mematikan terhadap para demonstran.
Junta mencoba membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu pada 8 November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi dipenuhi dengan kecurangan.
Pemimpin militer telah menjanjikan pemilihan ulang tetapi belum menetapkan tanggal dan telah menyatakan keadaan darurat.
Tambahan dari Reuters
