Home LiCAS.news Bahasa Indonesia News (Bahasa) Kelompok agama dukung perpanjangan masa transisi di wilayah Muslim Filipina

Kelompok agama dukung perpanjangan masa transisi di wilayah Muslim Filipina

Sebuah jaringan yang terdiri dari 250 kelompok berbasis agama dan masyarakat sipil menyatakan dukungan untuk pengesahan undang-undang yang akan memperpanjang masa transisi di wilayah Muslim, Filipina selatan.

Misi Kemitraan untuk Prakarsa Masyarakyat (PMPI) mengatakan perpanjangan masa transisi yang diusulkan akan memberikan “waktu yang cukup” bagi pemerintah untuk menghasilkan dan mengalokasikan sumber daya dengan benar.

Transisi dari pemerintahan otonom Muslim yang lama ke yang baru akan berakhir tahun depan.


Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa sektor telah mendesak perpanjangan tenggat waktu transisi Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao atau BARMM yang baru dibentuk dari 2022 hingga 2025.

Pembentukan wilayah Bangsamoro adalah komponen kunci dari Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro, kesepakatan damai terakhir yang ditandatangani oleh pemerintah dan pemberontak Front Pembebasan Islam Moro pada tahun 2014.

Pada tahun 2019, BARMM dibentuk setelah ratifikasi UU Republik 11054 atau Undang-Undang Organik BARMM, yang lebih populer disebut Undang-Undang Organik Bangsamoro.

Otoritas Transisi Bangsamoro yang dipimpin MILF, yang mandatnya akan berakhir pada 30 Juni 2022, mengatur wilayah tersebut.

November tahun lalu, badan transisi itu mengeluarkan resolusi yang mendesak Kongres untuk memperpanjang masa transisi Bangsamoro dari 2022 ke 2025.

- Newsletter -

Dalam pernyataannya, PMPI mengatakan perpanjangan tersebut akan “memberikan cukup waktu bagi pemerintah Bangsamoro untuk menerapkan mekanisme dan reformasi kelembagaan” untuk membangun pemerintahan daerah Bangsamoro yang kuat dan ekonomi yang stabil.

Kelompok tersebut mendesak Presiden Rodrigo Duterte dan Kongres untuk segera mengesahkan RUU yang tertunda di Kongres untuk mengubah Undang-Undang Republik 11054 atau Undang-Undang Organik Bangsamoro.

“Kami dengan rendah hati meminta anggota DPR dan Senat yang terhormat untuk mendengarkan suara kolektif rakyat Bangsamoro.”

PMPI juga mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat hasil dan memenuhi janji, tugas dan kewajibannya agar transisi berhasil.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest