Para pemimpin gereja mengatakan rencana untuk secara resmi mendeklarasikan Papua Nugini sebagai ‘Negara Kristen’ tidak perlu.
Konferensi waligereja Papua Nugini mengeluarkan pernyataan bulan lalu yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas “kurangnya konsultasi” dari pihak pemerintah dengan Gereja-Gereja lokal dalam merumuskan rencana tersebut.
“Dengan mempertimbangkan semuanya, kami menganggap tidak perlu untuk melakukan amandemen terhadap Konstitusi [Papua Nugini] saat ini,” kata para uskup dalam sebuah pernyataan.
Tahun lalu, Dewan Eksekutif Nasional Papua Nugini menyetujui usulan untuk secara resmi mendeklarasikan negara itu sebagai “negara Kristen” di bawah Konstitusi.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan negara itu memiliki lebih dari 20 Gereja Kristen yang berbeda, dengan Katolik 27 persen, Lutheran 19,5 persen, United Church 11,5 persen dan Adven Hari Ketujuh 10 persen.
“Banyak yang mengaku Kristen, mengintegrasikan iman Kristiani mereka dengan kepercayaan dan agama asli,” kata Marape, dan menambahkan bahwa pengaruh Gereja telah mengubah banyak kepercayaan tradisional.
“Gereja-gereja Kristen ini juga menyediakan 60-80 persen layanan sosial dan kesejahteraan di negara ini dan oleh karena itu jaringan gereja-gereja tersebut sebagian besar dipercaya oleh orang-orang di negara ini,” kata Marape.
Akan tetapi Uskup Agung Anton Bal, presiden konferensi waligereja Papua Nugini mengatakan bahwa deklarasi akan melecehkan undang-undang yang ada. Dia mendesak pemerintah untuk tidak menggunakannya sebagai sarana untuk mempromosikan ideologi politik.
Dalam briefing media, Kardinal John Ribat, Uskup Agung Port Moresby, menyoroti tugas pastoral penting yang dimiliki Gereja dalam menegakkan nilai-nilai Kristiani.
Kardinal Ribat mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya pertimbangan dari pihak pemerintah untuk paling tidak berkonsultasi dengan gereja-gereja atau lembaga-lembaga agama yang berbeda. – Ditambah dengan laporan The Catholic Reporter
