Imam misionaris asal Irlandia dinobatkan sebagai “Immigrant of the Year” atau Tokoh Imigran Tahun Ini di Korea Selatan atas karyanya bagi para pekerja di komunitas miskin negara itu.
Pastor Donal O’Keeffe, 70, seorang anggota Serikat Misionaris St. Columban, telah menghabiskan lebih dari 40 tahun bekerja agar hak-hak para pekerja diakui, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh.
Imam itu tiba di Korea pada tahun 1976 ketika negara itu masih di bawah diktator militer.
“Ini yang paling mengejutkan saya. Semua jenis asosiasi dilarang pada saat itu. Satu-satunya tempat di mana orang bisa bertemu adalah di gereja,” kata imam itu kepada AsiaNews.
Pastor O’Keeffe mendedikasikan waktunya untuk para pekerja yang bergerak dari daerah kumuh di sekitar kota ke kawasan industri.
Ia mendirikan sebuah “rumah terbuka” yang menjadi tempat di mana para pekerja, beberapa dari mereka masih sangat muda, bisa bertemu dan curhat tentang masalah, impian, dan aspirasi mereka.
“Sebagian besar dari mereka berhenti belajar setelah sekolah menengah. Mereka adalah orang-orang yang merasa sangat rendah diri karena tidak belajar, merasa harga diri yang sangat rendah karena tekanan sosial,” katanya.
“Kami memulai dengan program pengembangan diri, membuat kelompok-kelompok di mana anak-anak muda bisa berteman atau terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari belajar bermain gitar hingga jalan-jalan di pegunungan,” kata imam itu.
Imam itu mengatakan bahwa dengan pembangunan ekonomi, tantangan sosial baru datang. “Kemiskinan tidak terlihat, tetapi orang-orang menjadi semakin terisolasi,” kata Pastor O’Keeffe.
Tantangan baru Korea Selatan
Dalam beberapa bulan terakhir, Korea Selatan berusaha untuk meningkatkan jumlah populasi pekerja di masa depan dengan mempermudah anak-anak warga negara asing untuk menjadi warga negara Korea.
Rencana itu mengalami masalah di tengah-tengah meningkatnya sentimen anti Tiongkok.
Sebuah langkah yang diusulkan oleh Kementerian Kehakiman – diumumkan pertama kali pada bulan April – mendesak kemudahan jalur kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari penduduk asing ke depannya, hanya dengan memberi tahu kementerian.
Sebuah petisi yang menentang revisi tersebut telah mendapat lebih dari 300.000 tanda tangan.
Sidang online yang diadakan untuk membahas proposal itu pada bulan Mei dipenuhi dengan sumpah serapah dari puluhan ribu pemirsa.
Kementerian kehakiman mengatakan masih mempertimbangkan opini publik dan saran para ahli sebelum mengajukan proposal ke Kementerian Perundang-undangan.
“Mengingat adanya reaksi keras, saya bisa mengatakan kementerian telah kehilangan banyak momentum untuk mendorong usulan tersebut,” kata Jang Yun-mi, seorang pengacara yang khusus menangani masalah yang berkaitan dengan anak-anak.
Kontroversi tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi Korea Selatan pada saat negara itu berusaha memastikan populasi masa depan yang kuat dalam menghadapi penurunan angka kelahiran, pekerja yang menua dengan cepat, serta potensi dampak pada kebijakan dari pandangan yang semakin negatif terhadap Tiongkok, mitra dagang terbesar negara itu.
Data dari tahun lalu menunjukkan hanya sekitar 3.930 orang yang memenuhi syarat di bawah perubahan aturan, dan fakta bahwa 3.725 dari mereka adalah keturunan Tiongkok memicu banyak kritik.
Pandangan Korea Selatan telah diwarnai oleh apa yang dianggap sebagian orang sebagai perundungan ekonomi oleh Beijing, penanganan krisis COVID-19 yang buruk, dan pernyataan oleh beberapa orang Tionghoa bahwa aspek makanan dan budaya yang dipegang kuat oleh warga Korea berakar di Tiongkok.
Naturalisasi jarang terjadi di Korea Selatan hingga awal 2000-an — misalnya hanya 33 orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan pada tahun 2000 — tetapi meningkat menjadi hampir 14.000 tahun lalu, menurut data imigrasi.
Data Layanan Imigrasi Korea menunjukkan bahwa dari mereka, hampir 58 persen berasal dari Tiongkok, dan 30 persen dari Vietnam. Sisanya termasuk orang-orang dari Mongolia, Uzbekistan dan Jepang.
Usulan terbaru diperlukan untuk mendorong pekerja masa depan untuk tetap tinggal dengan memungkinkan mereka untuk menumbuhkan identitas Korea Selatan sejak usia dini dan secara stabil berasimilasi ke dalam masyarakat, kata kementerian kehakiman kepada Reuters dalam sebuah pernyataan.
Pandangan negatif tentang Tiongkok di antara orang Korea Selatan telah mencapai titik tertinggi dalam sejarah baru-baru ini, di mana 75 persen memiliki pandangan yang tidak baik tentang mereka akhir tahun lalu, dibandingkan dengan sekitar 37 persen tahun 2015, menurut Pew Research. – Laporan tambahan dari AsiaNews dan Reuters
