Seorang pejabat Gereja mengatakan pada hari 22 Juni bahwa surat dari para pelapor khusus PBB yang menuduh Vatikan terlibat dalam upaya obstruktif terkait dengan pelecehan klerus “tidak bertaring.”
Surat setebal 11 halaman yang dipublikasikan pada 21 Juni oleh empat ahli itu mengatakan Vatikan menggunakan perjanjian internasional untuk menghindari tanggung jawab atas pelecehan yang dilakukan oleh anggota Gereja Katolik.
“Kami mendesak otoritas Takhta Suci untuk menahan diri dari upaya menghalangi dan agar bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas sipil, peradilan dan penegak hukum dari negara-negara yang bersangkutan, serta untuk menahan diri dari menandatangani atau menggunakan perjanjian yang ada untuk menghindari tanggung jawab atas anggota Gereja yang dituduh melakukan pelecehan,” kata surat yang keberadaannya pertama kali dilaporkan oleh CNA pada 20 Juni.
Seorang pejabat Gereja, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara tentang masalah ini, mengatakan kepada CNA bahwa meskipun surat itu tidak memiliki “taring”, itu artinya ada frustrasi di antara para aktivis yang berusaha untuk memajukan masalah aborsi dan Orientasi Seksual dan Identitas Gender ( SOGI) lembaga internasional.
“Itu adalah tanda betapa frustrasinya kekuatan pro-aborsi dan pro-SOGI bahwa mereka tidak dapat menggusur agenda mereka di PBB karena upaya beberapa negara anggota dan pengamat permanen. Oleh karena itu upaya bersama untuk merusak kredibilitas Tahta Suci,” kata pejabat itu.
Surat itu ditandatangani oleh Fabián Salvioli, Mama Fatima Singhateh, Nils Melzer, dan Gerard Quinn, yang bekerja sebagai pelapor khusus PBB.
PBB mendefinisikan pelapor khusus sebagai ahli hak asasi manusia independen yang bekerja sama dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mereka bukan staf PBB dan bekerja atas dasar sukarela.
Naskah surat yang bertanggal 7 April dan ditulis dalam bahasa Prancis, dibuat berdasarkan surat yang dikirim ke Vatikan pada April 2019 oleh Maud de Boer-Buquicchio, Pelapor Khusus PBB untuk perdagangan dan eksploitasi seksual anak-anak.
Keempat penandatangan surat itu juga merujuk pada rilis berita PBB yang dikeluarkan pada Desember 2019 untuk menyambut keputusan Paus Fransiskus bahwa rahasia kepausan tidak lagi berlaku dalam kasus tuduhan dan persidangan yang melibatkan pelecehan terhadap anak di bawah umur atau orang yang rentan.
Surat yang ditulis dalam bahasa Prancis itu menyoroti kasus pelecehan di Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Surat itu juga menggambarkan evolusi tanggapan Vatikan terhadap pelecehan oleh klerus di bawah Paus Fransiskus.
Setelah mencatat pencabutan rahasia kepausan, surat itu mengatakan: “Namun, kami menyesal bahwa permintaan untuk melaporkan kejahatan kepada otoritas sipil belum diwajibkan, dan kami mendesak pemerintahan Yang Mulia untuk mempertimbangkan membuat permintaan ini wajib sesegera mungkin.”
Vatikan prihatin dengan pengenalan undang-undang pelaporan wajib di seluruh dunia yang akan mengharuskan para imam untuk melanggar meterai pengakuan dosa. Vatikan menekankan segel pengakuan “mutlak tidak dapat diganggu gugat” dalam catatan yang dikeluarkan pada Juli 2019.
Mengomentari sifat meluas dari kasus pelecehan oleh para klerus, surat para ahli PBB itu mengatakan, “kami mengingatkan Anda tentang kewajiban negara, sebagaimana dinyatakan dalam standar hak asasi manusia internasional, untuk mengambil langkah-langkah keadilan, kebenaran, reparasi, dan jaminan non- repetisi untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius.”
Surat itu meminta Takhta Suci untuk memberikan tanggapan terperinci terhadap poin-poin yang diangkatnya dalam waktu 60 hari, dan setelah itu surat itu akan dipublikasikan.
Surat itu diakhiri dengan seruan kepada Vatikan untuk segera membangun mekanisme investigasi untuk mengklarifikasi dan menetapkan kebenaran tentang semua tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan upaya menutupi, oleh para klerus Gereja Katolik di berbagai negara di dunia, dan untuk melanjutkan reparasi para korban.
“Mekanisme seperti itu harus independen, otonom dari otoritas gerejawi, dan sesuai dengan norma-norma internasional,” kata mereka.
Vatikan belum mengomentari surat pelapor khusus itu.
Tetapi Takhta Suci menguraikan posisinya tentang beberapa hal yang diangkat dalam surat itu dalam dokumen tahun 2014, yang ditulis sebagai tanggapan atas laporan kritis oleh Komite Konvensi PBB untuk Hak Anak, yang menyentuh hal-hal seperti aborsi dan hukum kanon.
Naskah itu mengatakan bahwa komite telah “mengabaikan perbedaan penting antara Tahta Suci, Negara Kota Vatikan dan Gereja Katolik universal.”
