Para pemimpin Gereja Katolik di Indonesia mendukung upaya pemerintah menerapkan pembatasan yang lebih ketat untuk meredam lonjakan infeksi dan kematian akivat COVID-19.
“Saya sangat setuju,” kata Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi. “Ini harus dilakukan untuk kebaikan seluruh bangsa,” katanya kepada AsiaNews pada 21 Juli.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa sektor informal sangat terpengaruh,” kata Uskup Agung Samarinda Mgr Yustinus Harjosusanto.
“Bertahan [dengan langkah-langkah ketat] satu minggu lagi akan jauh lebih bijaksana dengan hasil yang lebih bermanfaat untuk kebaikan semua orang,” katanya.
Uskup Tanjungkarang Mgr Yohanes Harun Yuwono mengatakan dia juga sangat setuju dengan usulan untuk memperpanjang PPKM.
Ia meminta warga agar mengikuti aturan dan protokol kesehatan secara serius. Ia juga mendesak warga agar “tinggal di rumah, kecuali untuk hal-hal penting, untuk melindungi keluarga dan tetangga mereka.”
Sejumlah pemimpin Gereja Katolik lainnya juga menyampaikan dukungan serupa.
Organisasi Kesehatan Dunia pada hari Kamis mendesak pemerintah Indonesia untuk menerapkan lockdown yang lebih ketat dan lebih luas.
Dalam beberapa pekan terakhir Indonesia telah menjadi salah satu episentrum pandemi global, dengan kasus positif COVID-19 melonjak lima kali lipat dalam lima minggu terakhir.
Kematian harian dalam minggu ini mencapai rekor tertinggi di atas 1.400 orang dan termasuk di antara jumlah korban tertinggi di dunia.
Dalam laporan situasi terbarunya, WHO mengatakan penerapan ketat kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial sangat penting dan menyerukan “tindakan mendesak” tambahan untuk meredam lonjakan infeksi di 13 dari 34 provinsi di Indonesia.
WHO mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi, dan ini menunjukkan pentingnya penerapan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang ketat, terutama pembatasan pergerakan di semua daerah.
Selama PPKM, pembatasan sosial seperti bekerja dari rumah dan penutupan mal terbatas di pulau Jawa dan Bali dan sejumlah kecil wilayah di daerah lain di Indonesia.
Bidang-bidang yang dianggap sektor kritis atau esensial dibebaskan dari pembatasan, secara sebagian atau seluruhnya.
Pada hari Selasa, Presiden Joko Widodo memberi isyarat pelonggaran pembatasan mulai minggu depan, mengutip data resmi yang menunjukkan penurunan jumlah kasus positif dalam beberapa hari terakhir, yang menurut epidemiolog disebabkan oleh penurunan jumlah tes.
“Jika tren kasus terus menurun, maka pada 26 Juli 2021, pemerintah akan mencabut pembatasan secara bertahap,” kata Jokowi.
Tingkat positif harian di Indonesia mencapai rata-rata 30% selama seminggu terakhir, bahkan ketika jumlah kasus telah menurun.
Menurut WHO, tingkat di atas 20% berarti penularan sangat tinggi.
Semua provinsi di Indonesia memiliki tingkat positif di atas 20%, kecuali Aceh, yakni sebesar 19%, kata WHO.
Akan tetapi kelompok pengusaha mengingatkan bakal terjadi PHK massal, kecuali pembatasan dilonggarkan minggu depan.
Mereka menginginkan, antara lain, semua staf operasional diizinkan bekerja di kantor dan pabrik dalam industri yang masuk kategori kritis dan esensial, yang mencakup semua bisnis yang berorietnasi ekspor, hotel, dan perusahaan TI. Ditambah dengan laporan dari Reuters
