Home LiCAS.news Bahasa Indonesia News (Bahasa) Ditekan pemerintah China, aplikasi Alkitab, Al-Quran dihapus dari Apple

Ditekan pemerintah China, aplikasi Alkitab, Al-Quran dihapus dari Apple

Agama-agama diatur secara ketat di bawah hukum Tiongkok dan para klerus terancam hukuman jika mereka tidak mendaftar ke pemerintah

Mendapat tekanan dari hukumTiongkok, sebuah perusahaan Alkitab digital telah menghapus aplikasinya dari toko aplikasi Apple untuk Tiongkok, sementara Apple sendiri telah menghapus aplikasi Quran atas permintaan pejabat Tiongkok.

“Aplikasi Alkitab Olive Tree diberitahu selama proses peninjauan App Store bahwa kami diharuskan untuk menujukkan izin untuk mendistribusikan aplikasi dengan konten buku atau majalah di daratan Tionkok,” kata perusahaan itu kepada BBC News.

“Karena kami tidak memiliki izin yang diperlukan agar pembaruan aplikasi kami disetujui dan dibagikan kepada pelanggan, kami menghapus aplikasi Alkitab kami dari App Store China,” katanya.



Pekerjaan Olive Tree Bible pada versi digital dari Alkitab sudah berlangsung sejak beberapa dekade yang lalu. Pendirinya Drew Haninger mengembangkan program Alkitab untuk Palm Pilot dan perangkat seluler awal lainnya di akhir 1990-an. Ini juga menyediakan berbagai terjemahan Alkitab.

Situs perusahaan yang berbasis di Spokane, AS itu mencantumkan beberapa edisi Akitab Katolik berbahasa Inggris, meskipun dikatakan beberapa versi tidak tersedia untuk dibeli.

Kesulitan toko aplikasi serupa menimpa perusahaan yang memproduksi Alquran versi digital.

Quran Majeed, diproduksi oleh Layanan Manajemen Data Pakistan, mengklaim mendapat lebih dari 35 juta pengguna, dan 1 juta pengguna di Tiongkok.

- Newsletter -

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa menurut Apple, aplikasi tersebut telah dihapus dari toko aplikasi Apple China “karena berisi konten yang memerlukan dokumentasi tambahan dari otoritas Tiongkok.” Perusahaan mengatakan sedang bekerja untuk menghubungi Administrasi Siber Tiongkok dan pejabat Tiongkok terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Apple menolak berkomentar kepada BBC, namun ada pernyataan hak asasi manusianya: “Kami diharuskan mematuhi undang-undang setempat, dan terkadang ada masalah rumit yang mungkin tidak kami setujui dengan pemerintah.”

Persyaratan izin juga berimbas pada Audible, sebuah buku audio dan layanan podcast milik Amazon. Audible menghapus aplikasinya dari toko Apple China daratan pada bulan September.

Microsoft baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menutup situs jejaring sosial LinkedIn di Tiongkok karena tantangan untuk mematuhi aturan pemerintah. LinkedIn mendapat kecaman karena memblokir profil beberapa jurnalis.

Aplikasi yang dilarang di Tiongkok termasuk yang berkaitan dengan protes Lapangan Tiananmen, gerakan keagamaan Falun Gong, Dalai Lama, dan perjuangan kemerdekaan untuk Tibet dan Taiwan, lapor BBC News.

Organisasi keagamaan diatur secara ketat di bawah undang-undang Tiongkok dan para klerus Kristen dapat menghadapi hukuman jika mereka tidak mendaftar pada pemerintah atau jika mereka melakukan kegiatan yang tidak sah atau bertindak dengan cara yang diduga merusak persatuan nasional.

Pada tahun 2018, Takhta Suci mencapai kesepakatan dengan pemerintah Tiongkok tentang pengangkatan para uskup, dan perjanjian ini diperbarui untuk dua tahun lagi pada Oktober 2020. Ketentuan perjanjian tersebut tidak pernah sepenuhnya diungkapkan, tetapi dilaporkan memungkinkan Asosiasi Patriotik Katolik Tiongkok untuk memilih calon uskup, yang kemudian akan disetujui atau diveto oleh Takhta Suci.

Namun aturan administratif yang berlaku pada Mei tidak menyebutkan proses persetujuan Vatikan, majalah Bitter Winter melaporkan awal tahun ini.

Perlakuan terhadap beberapa minoritas Muslim juga menarik perhatian. Amerika Serikat menggambarkan tindakan Partai Komunis Tiongkok terhadap Uyghur, kelompok etnis yang sebagian besar Muslim, dan minoritas lainnya di wilayah otonomi Xinjiang barat jauh sebagai genosida.

Pemerintah Tiongkok menciptakan jaringan kamp penahanan di mana lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas lainnya diduga ditahan. Ada juga laporan tentang kerja paksa, pengawasan massal terhadap orang Uighur, sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur, dan penyiksaan di kamp-kamp.

Departemen Tenaga Kerja AS memperkirakan bahwa 100.000 orang Uighur dan etnis minoritas lainnya kemungkinan bekerja dalam kondisi kerja paksa, setelah dipenjarakan di kamp-kamp.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Make a difference!

We work tirelessly each day to support the mission of the Church by giving voice to the voiceless.
Your donation will add volume to our effort.
Monthly pledge

Latest