Sedikitnya 56 orang dilaporkan mengalami pelecehan seksual di gereja-gereja dan lembaga-lembaga Katolik di seluruh Indonesia, menurut laporan sebuah majalah mingguan yang diterbitkan oleh sebuah paroki di Jakarta Barat.
Laporan yang berjudul “Pelecehan Seksual di Gereja Indonesia: Fenomena Gunung Es?” muncul di Warta Minggu, sebuah majalah mingguan yang diterbitkan oleh Paroki Tomang pada 8 Desember.
Hal ini didasarkan pada diskusi yang diadakan di Universitas Atma Jaya bulan lalu untuk menandai kampanye internasional 16 Hari Aktivisme Menentang Kekerasan Berbasis Gender.
Selama diskusi, sekretaris komisi seminari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Pastor Joseph Kristanto Suratman, mengakui bahwa, komisi itu telah menerima laporan dari sumber-sumber yang merinci setidaknya 56 korban pelecehan.
“Jumlah itu termasuk 21 korban dari kalangan seminaris dan frater, 20 suster dan 15 umat awam,” demikian Warta Minggu mengutip Pastor Kristanto seperti yang dilaporkan The Jakarta Post.
“Pelakunya ada 33 imam dan 23 non-imam. Banyak insiden terjadi di pusat-pusat pendidikan bagi calon imam.”
Pastor Kristanto mengatakan bahwa kasus-kasus ini kemungkinan besar adalah “puncak gunung es.”
“Ada 37 keuskupan di Indonesia. Jika setiap keuskupan memiliki bahkan lima atau 10 kasus, hitung saja berapa angkanya, ”katanya.
“Dan itu hanya dari keuskupan, belum sekolah atau panti asuhan,” tambahnya.
Pastor Kristanto mengatakan, KWI telah berusaha mencegah pelecehan semacam itu melalui seleksi ketat dan proses pendidikan untuk para seminaris.
Lidia Laksana Hidayat, seorang psikolog dan penasihat seminaris, yang ikut serta dalam diskusi tersebut, mengatakan bahwa akar penyebab pelecehan seksual sering kali terletak pada masa lalu para pelaku kekerasan seksual.
Pastor Kristanto mengatakan bahwa Paus Fransiskus telah membuat posisi Gereja jelas tentang pelecehan seksual dalam surat kerasulannya Vos Estis Lux Mundi yang dikeluarkan pada bulan Mei.
“Paus menegaskan bahwa kejahatan seksual melukai Tuhan, menyebabkan kerugian fisik, psikologis dan spiritual bagi para korban dan merusak komunitas umat beriman,” katanya.
Dalam editorial Warta Minggu mengatakan laporan itu diterbitkan untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember.
“Kami bersyukur bahwa Gereja cukup berbesar hati untuk tidak menyangkal kelemahannya. Tentu saja, tidak cukup untuk tetap diam. Tindakan harus diambil untuk mencegah hal-hal buruk terjadi dan menegakkan keadilan,” demikian editorial majalah itu.
Seorang pejabat senior KWI , Pastor Paulus Christian Siswantoko, mengatakan tidak mengetahui laporan majalah tersebut, sementara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin mengatakan komisi itu belum menerima laporan tentang pelecehan seksual di dalam Gereja Katolik.
Komisioner lain, Adriana Venny, mengatakan korban pelecehan harus mengajukan laporan ke polisi dan komisi tersebut.
“Setiap pelaku pelecehan seksual harus diproses secara hukum dan tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja. Para korban harus diberi akses ke [bantuan hukum], ” kata Adriana seperti dilaporkan The Jakarta Post.
“Korban dapat melapor ke polisi dan juga ke Komnas Perempuan. Unit pengaduan kami akan menganalisis kebutuhan para korban dan jika mereka mengalami trauma, mereka akan dirujuk untuk konseling,” tambahnya.
Paus Fransiskus telah mengesahkan peraturan gerejawi yang mewajibkan setiap keuskupan untuk membuat sistem pelaporan pelecehan seksual oleh para imam pada Juni 2020.
