Pemerintah Indonesia yang sering menolak untuk memberikan izin pembangunan gereja, menyebabkan Gereja Katolik menghadapi tantangan penginjilan yang ‘berat’.
Mencoba membangun sebuah gereja di Indonesia agar umat Katolik dapat beribadah adalah pengalaman yang rumit dan melelahkan, menurut Uskup Silvester Tung Kiem San dari Denpasar.
Meskipun keuskupan memiliki tanah dan semua sumber daya yang diperlukan untuk membangun gereja, dalam banyak kasus pemerintah enggan memberikan izin, katanya kepada LICAS News.
Salah satu alasannya adalah bahwa orang Kristen adalah minoritas yang hidup di antara mayoritas Muslim. Meskipun Indonesia dikenal memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, kebebasan untuk mengikuti agama dijamin oleh negara melalui konstitusi.
Ada lima agama resmi utama di Indonesia yakni Islam yang mencakup 87,2 persen dari total populasi, Kristen 9,9 persen, Hindu 1,7 persen, Budha 0,7 persen, dan Konghucu 0,2 persen. Sisanya adalah sejumlah kepercayaan adat.
Selain itu, pejabat pemerintah mewajibkan keuskupan untuk mendapatkan izin dari masyarakat setempat, atau surat tanda tidak keberatan, kata Pastor Joseph Kasius Wora kepada LICAS News.
“Ada kesulitan lain juga. Sekalipun pemerintah memberikan lampu hijau untuk pembangunan, ada orang-orang lokal yang kerap menjadi anggota agama lain yang mengajukan keberatan, ” kata vikjen Keuskupan Denpasar itu.
Pastor Wora mengatakan masalah utama yang dimiliki keuskupan adalah bahwa Gereja Katolik masih dipandang dengan kecurigaan dan dianggap sebagai pesaing oleh agama-agama yang tiba di Indonesia terlebih dahulu.
“Itulah sebabnya sulit untuk mendapatkan izin resmi untuk membangun sebuah gereja,” kata Pastor Wora.
Ketika izin tidak diberikan, misa Minggu dan doa diadakan di rumah-rumah keluarga Katolik, katanya.
Terlepas dari tantangan-tantangan ini, keuskupan mempertahankan dialog dengan orang-orang dari agama lain dan pejabat pemerintah.
“Dialog kadang-kadang berarti bahwa umat Katolik harus mengakui dan menghormati keberadaan agama-agama lain, tetapi tidak sebaliknya,” kata Pastor Wora.
“Kami berada dalam bahaya kompromi terlalu banyak dengan mereka sampai batas tertentu demi keberadaan kami, misalnya, menandatangani perjanjian untuk tidak berdoa di rumah-rumah umat Katolik,” katanya.
Namun, “kami masih bekerja untuk mengatasi situasi itu. Kami terus bekerja untuk kemajuan masyarakat dan pewartaan Injil.” tambahnya.
Keuskupan Denpasar mencakup provinsi yang didominasi Hindu di Bali dan provinsi mayoritas Muslim di Nusa Tenggara Barat.
Menurut data keuskupan itu tahun 2017, ada 45.809 umat Katolik di 23 paroki dan 26 stasi misi yang dilayani oleh 54 imam.
Populasi Hindu adalah 3,8 juta, sementara umat Islam membentuk 4,9 juta. Jumlah orang Protestan sekitar 48.000.
