Kardinal Joseph Zen telah memohon kepada Kolegium para Kardinal untuk membantu menghentikan “pembunuhan Gereja di Cina” dalam sebuah surat yang dipublikasikan dan didukung oleh sebuah petisi.
Dalam surat kepada 223 kardinal, Zen yang berusia 87 tahun itu mulai dengan menekankan bahwa dia merasa masalah itu bukan hanya tentang Gereja di Cina.
“Hanya saja, dalam hati nurani, saya percaya bahwa masalah yang saya sajikan di sini bukan hanya menyangkut Gereja di Cina, tetapi juga seluruh Gereja, dan kita para kardinal memiliki tanggung jawab besar untuk membantu Bapa Suci dalam membimbing Gereja,” tulis Kardinal Zen, yang terusmeng kritik pemulihan hubungan Vatikan dengan Cina yang dikuasai komunis.
Dalam suratnya tertanggal 27 September 2019, kardinal berfokus pada dokumen gereja Juni 2019, “Pedoman pastoral Tahta Suci mengenai pendaftaran sipil para klerus di Cina” yang menurutnya berisiko menciptakan Gereja skismatik di Tiongkok.
“Dari analisis saya terhadap [pedoman], cukup jelas bahwa itu mendorong umat beriman di Cina untuk masuk ke Gereja skismatik, (terlepas dari paus dan di bawah perintah Partai Komunis),” tulisnya.
“Pada 10 Juli, saya menyerahkan ‘dubia’ saya kepada paus. Bapa Suci, pada 3 Juli, telah berjanji untuk menaruh minat pada mereka, tetapi sampai hari ini saya masih belum mendengar apa-apa, ”tulisnya.
Mantan uskup Hong Kong itu kemudian mengkritik Kardinal Pietro Parolin, menteri luar negeri Vatikan, arsitek utama perjanjian Vatikan-Beijing yang ditandatangani pada September 2019.
Perjanjian itu dilaporkan mengenai penunjukan para uskup, tetapi rinciannya tidak dipublikasikan.
“Kardinal Parolin mengatakan bahwa hari ini ketika kita berbicara tentang Gereja yang independen, itu seharusnya tidak lagi dipahami sebagai mutlak, karena perjanjian itu mengakui peran paus dalam Gereja Katolik,” tulis Kardinal Zen.
“Pertama-tama, saya tidak bisa percaya bahwa ada pernyataan seperti itu dalam perjanjian, dan saya tidak melihatnya di sana. (Omong-omong, mengapa perjanjian seperti itu harus dirahasiakan, dan mengapa perjanjian itu tidak diberikan kepada saya, seorang kardinal Cina, untuk melihatnya?),” tulisnya.
“Tetapi, yang lebih jelas lagi, seluruh kenyataan setelah penandatanganan perjanjian menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah,” tulis Kardinal Zen merujuk pada situasi yang dihadapi oleh umat Katolik di Cina.
“Kardinal Parolin mengutip kalimat dari surat Paus Benediktus sepenuhnya di luar konteks – memang, bertentangan dengan seluruh paragraf. Manipulasi pemikiran paus emeritus ini sangat tidak sopan, penghinaan yang menyedihkan bagi orang yang lemah lembut seperti paus, yang masih hidup,” tulisnya.
“Tetapi itu juga mengecewakan saya karena mereka sering menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sejalan dengan pemikiran paus sebelumnya, dan sebaliknya adalah benar. Saya punya alasan untuk percaya (dan saya berharap suatu hari dapat membuktikan dengan dokumen kearsipan) bahwa perjanjian yang ditandatangani adalah sama dengan yang Paus Benediktus miliki yang pada waktu itu menolak tandatangani.
“Yang Mulia, dapatkah kita secara pasif menyaksikan pembunuhan Gereja di Cina oleh mereka yang seharusnya melindungi dan membelanya dari musuh-musuhnya?” tanya Zen.
“Mengemis dengan berlutut, saudaramu,” kata Kardinal Zen menandatangani surat itu.
Kardinal Zen, yang dikenal sebagai orang yang blak-blakan tentang isu-isu tentang hak asasi manusia, kebebasan politik, dan kebebasan beragama, men-tweet surat yang didukung oleh petisi pada 10 Januari.
Petisi itu mengatakan bahwa surat Kardinal Zen termasuk wawasan “menghancurkan” dari kesepakatan antara Beijing dan Vatikan.
“Kardinal yang baik, dan umat Katolik dan Kristen yang setia di Tiongkok, sekarang membutuhkan dukungan kita, baik moral maupun doa,” kata petisi yang diterbitkan oleh umat Katolik yang peduli pada 9 Januari.
“Karenanya, petisi ini, mendukung Kardinal Zen dan upayanya untuk menghentikan ‘pembunuhan Gereja di Cina,’ juga umat Katolik dan Kristen di Cina yang menghadapi penindasan yang semakin meningkat.”
Petisi itu memberikan contoh penganiayaan yang terjadi selama setahun terakhir di Tiongkok seperti gereja-gereja Kristen dihancurkan oleh pihak berwenang dan aturan drakonian baru, yang ditetapkan pada Februari, yang mengharuskan kelompok-kelompok agama untuk “menyebarkan prinsip-prinsip Partai Komunis.”
