Buruh migran di sektor pertanian Thailand sering dihadapkan dengan jam kerja yang panjang, upah rendah, kondisi tenaga kerja yang buruk, dan status hukum lemah yang membuat mereka mudah dieksploitasi.
Menurut Mekong Migration Network, jaringan subregional organisasi masyarakat sipil, kesimpulan tersebut mereka buat setelah penelitian selama 2 tahun dari 2017-2019.
Laporan kelompok itu ‘Pekerja Migran Pertanian di Thailand’ mensurvei 328 orang Myanmar dan Kamboja yang bekerja di perkebunan singkong, jagung, kelapa sawit, dan karet di provinsi Phang Nga, Rayong, Surat Thani, dan Tak.
Laporan tersebut mendapati bahwa mereka secara sistematis mengalami kerja dengan upah di bawah minimum, jam kerja yang panjang, diskriminasi, akomodasi yang tidak memadai, kebebasan bergerak terbatas, akses terbatas ke sekolah, rumah sakit, dan bentuk perlindungan sosial lainnya, tidak mendapatkan peralatan pelindung diri yang memadai, kurangnya akses ke sistem peradilan formal, dan pelecehan oleh unsur-unsur dalam komunitas pedesaan.
Lebih dari setengah dari mereka yang disurvei adalah pekerja tidak berdokumen, dan ditemukan “konsensus umum” di antara responden bahwa biaya terkait dengan memperoleh semua dokumen yang sah sangat tinggi.
Sekitar 87 persen dari mereka yang bekerja di perkebunan karet bekerja lebih dari delapan jam sehari, dan 40 persen mengatakan mereka bekerja lebih dari 12 jam sehari. Sebaliknya, pekerja perkebunan jagung, singkong, dan kelapa sawit tidak melaporkan bekerja lebih dari 12 jam.
Hampir sepertiga responden mengatakan mereka tidak menerima bayar saat cuti. Sekitar 46 persen pekerja perkebunan jagung berpenghasilan kurang dari $ 149 sebulan, sementara pekerja perkebunan lainnya mendapat $ 149 hingga $298 sebulan.
Rata-rata, upah mereka setengah dari upah minimum harian Thailand sebesar 350 baht Thailand ($ 11,25 dolar).
“Kami mendapat upah yang sangat rendah bekerja di pertanian di Mae Sot. Upah harian kami adalah 150 baht, dan 200 baht jika kami dapat mengemudikan truk. Ini tidak cukup untuk menunjang kehidupan kami sehari-hari … kami perlu bantuan untuk bernegosiasi dengan majikan kami agar menaikkan upah kami,” Win Zaw Oo, seorang pekerja migran pertanian, mengatakan kepada mereka yang berkumpul di Foreign Correspondents Club di Bangkok, Thailand saat peluncuran laporan pada 30 Januari.
Sementara 61 persen migran mengatakan mereka memiliki akses ke sistem perawatan kesehatan nasional Thailand, 47 persen anak-anak mereka tidak memiliki akses seperti itu. Laporan-laporan dari para pengusaha yang berusaha memangkas biaya perawatan kesehatan dan tunjangan kompensasi lainnya dilaporkan secara luas. Hanya enam persen orang yang dilindungi oleh sistem jaminan sosial Thailand.
Kondisi kerja yang berbahaya, serta perumahan yang tidak memadai dan ketidakmampuan untuk mencari perlindungan hukum dan lainnya, bertolak belakang dengan harapan banyak migran ketika mencari pekerjaan di Thailand.
“Pekerja pertanian migran datang ke Thailand untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi mereka tidak mampu mengirim anak-anak mereka ke sekolah atau mendaftar untuk status hukum di Thailand,” kata Sutthisak Rungrueangphasuk, dari Yayasan MAP yang berbasis di Mae Sot pada acara Foreign Correspondents Club.
“Para migran tinggal dan bekerja di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan kondisi perumahan mereka tidak baik.”
