Para pemimpin Gereja Katolik di Filipina menyerukan kepada pemerintah untuk “menutup celah” dalam upayanya untuk mengatasi dampak virus corona pada orang miskin.
Kelompok aksi sosial gereja, Caritas Philippines, mengatakan, “kesejahteraan orang yang paling miskin dan rentan” harus dipertimbangkan selama pelaksanaan penutupan akses (lockdown) untuk menahan penyebaran virus.
Pastor Edwin Gariguez, direktur eksekutif Caritas Philippines, mengeluarkan rekomendasi yang ia kumpulkan dari berbagai layanan aksi sosial dan kelompok masyarakat sipil di seluruh negara itu.
“Kami memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan karena kami ingin membantu pemerintah dalam menanggapi krisis ini,” katanya kepada LiCAS.news.
“Kita perlu membantu pemerintah menemukan respons yang tepat untuk masalah ini,” kata imam itu.
Caritas Filipina mendesak pemerintah untuk mendistribusikan makanan dan bantuan medis secara gratis dan memberikan prioritas pada daerah-daerah yang tertekan di pulau Luzon selama penutupan selama 30 hari.
Presiden Rodrigo Duterte sebelumnya menempatkan seluruh pulau Luzon di bawah ‘karantina komunitas’ yang ditingkatkan hingga 12 April untuk menghentikan penyebaran infeksi dari virus corona.
Duterte mengatakan mobilitas massa akan dibatasi hanya untuk membeli makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya yang diperlukan untuk bertahan hidup.
Dalam sebuah wawancara telepon, Pastor Gariguez mengatakan kantor kepresidenan harus mempertimbangkan untuk menggunakan dana intelijennya sebesar $ 182 juta untuk mendukung kebutuhan dasar sehari-hari orang miskin.
Imam itu menekankan perlunya menyediakan paket bantuan darurat bagi para pekerja dan mereka yang berpenghasilan rendah untuk mengkompensasi hilangnya upah selama periode karantina paksa tersebut.
“Itu harus dalam bentuk bantuan keuangan yang komprehensif dan tunjangan pengangguran dan bukan pinjaman,” kata imam itu.
Pada 17 Maret, departemen tenaga kerja mengeluarkan pedoman untuk pekerja yang terkena dampak lockdown.
Pedoman tersebut mencakup bantuan keuangan yang diberikan satu kali sebanyak $ 100 “untuk menutupi sisa cuti tak dibayar dari pekerja yang terkena dampak.”
Namun, Pastor Gariguez mengatakan jumlah itu tidak cukup untuk membantu pekerja bertahan dari karantina selama sebulan.
“Jumlahnya harus lebih besar dari itu,” katanya.
Dalam permohonannya kepada pemerintah, Caritas Philippines juga mencatat bahwa perawatan untuk mereka yang terinfeksi harus tersedia dan dibayar oleh pemerintah.
“Tes kesehatan massal harus dilakukan di semua bidang sebagai tindakan pencegahan,” bunyi pernyataan yang dirilis oleh kelompok tersebut.
“Ada bukti yang muncul dari praktik terbaik dari negara lain tentang bagaimana tes dapat ditingkatkan dan dipercepat,” tambahnya.
Pastor Gariguez mengatakan rencana untuk “pendekatan dari rumah ke rumah” dalam pengujian massal dan deteksi penyakit harus dikembangkan, mengingat rumah sakit sudah penuh karena penyakit lain.
Filipina memiliki kapasitas 101.688 tempat tidur di semua 1.224 rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta hanya memiliki kapasitas 54.317 tempat tidur.
Caritas Philippines mendesak sektor publik dan swasta untuk membantu pemerintah dalam melakukan “disinfeksi massal” di daerah di mana orang biasanya berkumpul.
Kelompok aksi sosial itu juga menyerukan penempatan petugas kesehatan profesional di pos pemeriksaan, bukan personel militer.
“Kita menghadapi krisis kesehatan, bukan masalah militer. Rasa belas kasih yang tinggi harus ditunjukkan setiap saat,” bunyi permohonan Caritas.
Rekomendasi lain termasuk moratorium atas kewajiban keuangan publik.
“Keluarga-keluarga Filipina tidak boleh terbebani dengan kewajiban-kewajiban disaat semuanya diarahkan pada pencegahan, penahanan, dan perawatan,” kata kelompok itu.
Sayap kemanusiaan Katolik itu menyerukan pembentukan “divisi tanggap tingkat komunitas” yang akan berfungsi untuk “umpan balik, menerima keluhan, dan mekanisme aksi.”
Kelompok itu juga mendesak pemerintah untuk “satu suara” dan menambahkan bahwa departemen kesehatan harus menjadi satu-satunya sumber informasi dan arahan untuk menghindari kebingungan dan miskomunikasi.
Pastor Gariguez mengatakan rekomendasi itu bertujuan untuk meningkatkan respons negara terhadap krisis dan “menghindari pembangkangan sipil atau kemungkinan pemberontakan karena masyarakat tidak puas.”
Imam itu juga mendorong lembaga-lembaga gereja dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mempersiapkan tanggapan kemanusiaan mereka masing-masing, terutama setelah karantina masyarakat yang semakin meningkat.
“Pemerintah akan membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu masyarakat, terutama yang miskin dan terpinggirkan, agar berdiri di atas kaki mereka sendiri lagi,” katanya.
“Tantangan nyata dan sulit akan datang dalam beberapa hari ke depan. Kita harus siap mengulurkan tangan kita kepada kepada pemerintah. Kita harus selalu siap merawat orang miskin, ”kata imam itu.
