Home LiCAS.news Bahasa Indonesia News (Bahasa) Amnesty temukan 'kekerasan dan pelecehan seksual' saat wajib militer Thailand

Amnesty temukan ‘kekerasan dan pelecehan seksual’ saat wajib militer Thailand

Investigasi oleh Amnesty International menemukan bahwa wajib militer Thailand “terus menerus” melibatkan pemukulan, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya.

Laporan “Kami Hanya Mainan Mereka” mendokumentasikan pola-pola pelecehan sistemik, “termasuk beberapa insiden pemerkosaan” dalam angkatan bersenjata Thailand.

Amnesty International (AI) mewawancarai 26 mantan maupun prajurit wajib militer aktif, termasuk komandan dan perwira, dalam menyusun laporan itu.



“Kekerasan selama wajib militer baru di militer Thailand telah lama menjadi rahasia umum. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penganiayaan semacam itu bukan pengecualian melainkan aturan, dan sengaja dibungkam dalam militer, ”kata Clare Algar, direktur senior Penelitian, Advokasi & Kebijakan Amnesty International.

Algar merinci bagaimana sersan dan pelatih secara brutal memukuli anggota baru “dengan tongkat dan gagang senjata” dan memaksa mereka untuk “berolahraga sampai mereka pingsan.”

“Rantai komando penuh bertanggung jawab atas budaya kekerasan dan degradasi ini,” katanya. “Pihak berwenang Thailand harus mengambil langkah segera untuk menghentikan praktik-praktik kejam dan merendahkan ini sebelum rancangan militer tahunan yang akan datang, serta meluncurkan komisi penyelidikan untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan ini.”

AI mengatakan bahwa laporan pelecehan seksual dan penghinaan juga merajalela. Wajib militer yang gay atau dianggap gay secara khusus dipilih untuk menjadi target tindakan kekerasan.

- Newsletter -

Kelompok ini mendokumentasikan tiga kasus pemerkosaan, satu kasus percobaan perkosaan, satu kasus perkosaan yang disimulasikan, dan dua contoh di mana wajib militer dipaksa memberikan “bantuan seksual” kepada komandan, yang sama dengan pemerkosaan.

“Para wajib militer muda ini dihadapkan pada komandan yang melakukan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya,” kata Algar.

“Ini adalah kejahatan berat di bawah hukum Thailand dan internasional dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili.”

Laporan itu muncul lebih dari sebulan setelah seorang tentara yang kecewa membunuh 30 orang dan melukai 58 lainnya dalam penembakan massal di sebuah pusat perbelanjaan di provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand.

Itu adalah penembakan massal paling mematikan dalam sejarah Thailand.

Insiden itu memicu perdebatan dalam masyarakat Thailand tentang sejumlah masalah, termasuk perpeloncoan yang meluas dan penyalahgunaan kekuasaan dalam militer Thailand.

Setelah sejumlah prajurit berpangkat rendah menyatakan simpati kepada penembak, yang menyebut pemerasan oleh komandannya sebagai pemicu amukan berdarah yang dilakukannya, bahkan Panglima Angkatan Darat Thailand Jenderal Apirat Kongsompong mengakui konsekuensi mengerikan dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

“Alasan pelaku dalam insiden ini adalah ketidakadilan yang ia terima dari kantor komandan dan kerabatnya,” kata Jenderal Apirat seperti dilaporkan Channel News Asia.
Setelah melakukan 12 kali kudeta secara berturut-turut sejak 1932, militer memainkan peran yang sangat besar dalam masyarakat Thailand, dengan pemerintahan koalisi yang didominasi militer saat ini dipimpin oleh pemimpin kudeta 2014, Prayuth Chan-ocha.

Jumlah wajib militer sekitar setengah dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand yang berkekuatan 350.000 orang.

Menurut Undang-Undang Layanan Militer tahun 1954 di negara itu, pria berhak untuk wajib militer begitu mereka berusia 21 tahun.

Mereka yang belum menjadi relawan dipaksa untuk mengambil bagian dalam undian setiap bulan April. Dengan sepertiga dari orang-orang itu dipaksa untuk menjalani wajib militer, video-video orang-orang muda yang gembira karena terhindar dari dinas militer secara rutin menjadi viral.

Future Forward Party (FFP) yang baru-baru ini dibubarkan, yang populer di kalangan anak muda Thailand yang bosan dengan pemerintah yang didominasi militer, berkampanye untuk mengakhiri wajib militer di negara itu.

Kampanye itu dan platform kebijakan lainnya membantu FFP menempati posisi ketiga selama pemilihan umum 2019, meskipun usianya kurang dari satu tahun.

Leave a Reply

Make a difference!

We work tirelessly each day to support the mission of the Church by giving voice to the voiceless.
Your donation will add volume to our effort.
Monthly pledge

Latest