Pemerintah Filipina masih melarang kegiatan keagamaan secara massal meskipun pihak berwenang telah melonggarkan tindakan karantina di seluruh negara itu.
Satuan Tugas Antar-Lembaga untuk Penanganan Penyakit Menular minggu ini menolak permohonan untuk memungkinkan pertemuan keagamaan dilakukan secara publik.
“Saya tidak bisa mengatakan kapan akan diizinkan tetapi kami akan mempertimbangkan datanya,” kata juru bicara kepresidenan Harry Roque.
“Kami akan melihat kesiapan untuk perawatan kritis. Tetapi untuk saat ini, kami tidak akan mengizinkan pertemuan massal untuk tujuan keagamaan,” katanya.
Pada tanggal 1 Juni, wilayah ibu kota negara ini telah beralih dari karantina komunitas yang ketat menjadi karantina masyarakat umum yang lebih santai.
Keputusan untuk meringankan pembatasan penguncian muncul setelah walikota Metro Manila menyerahkan rekomendasi mereka kepada satuan tugas antar-lembaga pekan lalu.
Kepala eksekutif lokal mendesak langkah-langkah karantina yang lebih santai untuk memungkinkan bisnis beroperasi dan perekonomian dimulai kembali.
Perwakilan dari sektor keagamaan dan otoritas sipil telah bertemu untuk membahas rencana tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan gereja.
Namun, pihak berwenang menyatakan bahwa pertemuan keagamaan harus dibatasi hingga 10 orang di daerah-daerah di bawah “karantina masyarakat umum”.
Departemen kesehatan negara itu melaporkan delapan kematian lagi karena COVID-19 dan 751 infeksi tambahan dari coronavirus baru pada 3 Juni.
Total kematian akibat virus corona di Filipina mencapai 974 dan kasus yang dikonfirmasi telah meningkat menjadi 19.748, lapor Reuters.
