Hampir 200 kelompok tenaga kerja, masyarakat sipil, dan hak asasi manusia internasional mendesak perusahaan-perusahaan pakaian dan pengecer untuk berhenti melakukan bisnis di Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur Tiongkok di mana pekerja paksa dilaporkan terus dipraktikkan.
Pekan ini kelompok-kelompok tersebut telah mengeluarkan “seruan aksi” mendesak komitmen merek-merek itu untuk memutuskan semua hubungan dengan pemasok yang terlibat dalam kerja paksa dan untuk tidak lagi mencari pasokan dari Xinjiang – dari kapas hingga pakaian jadi – dalam tempo 12 bulan.
“Satu-satunya cara merek-mereka itu untuk memastikan mereka tidak mendapat keuntungan dari eksploitasi adalah dengan keluar dari wilayah tersebut dan mengakhiri hubungan dengan pemasok yang menopang sistem pemerintah Tiongkok ini,” kata Jasmine O’Connor dari grup Anti-Slavery International.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah melaporkan bahwa lebih dari satu juta warga Uyghur, Kazakh, dan anggota kelompok etnis lainnya telah dilaporkan ditahan tanpa tuduhan di kamp-kamp pendidikan ulang di wilayah tersebut.
Christian Solidarity Worldwide (CSW), sebuah organisasi hak asasi manusia yang fokus pada kebebasan beragama, melaporkan bahwa “ada bukti kuat bahwa penahanan massal sedang terjadi” di wilayah Uyghur, yang melanggar hukum domestik dan internasional.
“Sekarang adalah waktunya untuk tindakan nyata dari merek-merek itu, pemerintah dan badan internasional, bukan deklarasi kosong,” kata pernyataan CSW yang dirilis 23 Juli.
Kelompok itu mengutip Gulzira Auelkhan, seorang wanita Kazakhtan yang sebelumnya ditahan di satu kamp pengasingan dan kemudian dipaksa bekerja pada sebuah pabrik, dengan mengatakan bahwa pabrik itu “tidak berbeda dengan kamp [interniran].”
“Ada polisi, kamera, sehingga Anda tidak bisa pergi ke mana pun,” katanya.
Di tengah-tengah protes dari berbagai kelompok internasional, CSW mencatat bahwa merek pakaian terkemuka “mendapat keuntungan dari kekejaman pemerintah terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
“Merek-merek terkenal terus mencari jutaan ton kapas dan benang dari wilayah Uyghur,” kata pernyataan kelompok itu.
Koalisi untuk Mengakhiri Kerja Paksa di Wilayah Uyghur, yang mengeluarkan seruan untuk bertindak, memperkirakan bahwa sekitar satu dari lima pakaian katun yang dijual secara global mengandung kapas dan/atau benang dari Xinjiang.
Kelompok itu juga menuduh bahwa merek pakaian mempertahankan kemitraan yang menguntungkan dengan perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam kerja paksa.
“Ada bukti luas dan kredibel tentang kerja paksa di [wilayah itu], yang sama sekali tidak dapat diterima,” kata Benedict Rogers, ketua tim CSW Asia Timur.
Rogers mengatakan merek dan pengecer tidak boleh terus menutup mata terhadap nasib warga Uyghur dan kelompok etnis lain di wilayah tersebut.
Dari 2017, otoritas Tiongkok diperkirakan telah menangkap antara 1-3 juta orang Uyghur dan Muslim Turki lainnya, menahan mereka dalam fasilitas tahanan di seluruh wilayah itu untuk membentuk kembali pandangan keagamaan dan politik mereka.
