Home LiCAS.news Bahasa Indonesia Features (Bahasa) Beberapa Muslim di India masuk Kristen agar tidak terjerat UU Kewarganegaraan

Beberapa Muslim di India masuk Kristen agar tidak terjerat UU Kewarganegaraan

Ada sejumlah kasus dimana migran dan pengungsi di India, khususnya Muslim Afghanistan dan Rohingya, berusaha melegalkan masa tinggal mereka dengan memeluk agama Kristen.

Setidaknya 25 kasus seperti itu telah mengemuka dan dikonfirmasi oleh seorang pejabat pemerintah dengan syarat anonim dan menolak untuk membocorkan rinciannya.

Di bawah Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan 2019 (CAA), migran dan pengungsi yang telah memasuki India paling lambat 31 Desember 2014, dan telah mengalami persekusi agama atau takut akan persekusi agama di negara asalnya memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.




Undang-undang tersebut disahkan pada Desember tahun lalu, dan memicu kemarahan dan protes di seluruh India karena para aktivis mengklaim tindakan itu bertentangan dengan semangat Konstitusi India.

Minoritas teraniaya dari komunitas non-Muslim seperti Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis dan Kristen dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan akan diberikan amnesti di bawah CAA.

Pendeta Adib Ahmed Maxwell, yang mengelola Gereja Afghanistan di Delhi, juga mengklaim bahwa setelah CAA ada banyak Muslim Afghanistan yang ingin masuk Kristen.

Jahanara Begum -bukan nama sebenarnya- seorang wanita Afghanistan berusia 37 tahun, yang bermigrasi ke India sepuluh tahun lalu, mengatakan banyak Muslim dari Afghanistan datang ke India untuk memanfaatkan undang-undang baru tersebut.

- Newsletter -

“Konversi ke agama Kristen mungkin membuat mereka mendapat kewarganegaraan di India atau akan lebih mudah dari sini untuk mendapatkan visa ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa,” katanya.

Sejumlah warga Afghanistan juga tertarik dengan agama Kristen karena terpengaruhi oleh tentara Amerika yang ditempatkan di Kabul, katanya.

Temannya Rubaiya Khatun -nama samaran- mengatakan “Suami saya bekerja dengan beberapa tentara Amerika Serikat yang memperkenalkan Alkitab kepadanya. Perlahan dia dan keluarganya bertobat. Di sana kami tidak dapat mengikuti agama baru kami karena kami takut pada Taliban, jadi kami datang ke India.”

Menurut data resmi, terdapat 150.000-160.000 warga Muslim Afghanistan yang tinggal di Delhi.

Ada juga 40.000 Muslim Rohingya yang tersebar di seluruh India secara ilegal yang datang dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar melalui Bangladesh.

Seorang remaja Rohingya di kamp pengungsi di Hyderabad, India, 5 Maret (Foto oleh Qudama Rafiq/shutterstock.com)

Sumber mengatakan beberapa dari mereka mengklaim negara asal mereka adalah Bangladesh saat masuk Kristen.

Meskipun Rohingya menjadi salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di Myanmar, pemerintah India melihat mereka sebagai migran ekonomi, bukan sebagai pengungsi. India bukanlah penandatangan Konvensi Pengungsi PBB (1951) atau Protokol 1967 yang membela hak-hak pengungsi.

Namun, Sabber Kyaw Min, pendiri-direktur Rohingya Humans Rights Initiative dan koordinator nasional Koalisi Rohingya Bebas, membantah ada Muslim Rohingya yang masuk Kristen.

“Jika itu terjadi, kami mungkin sudah masuk agama Buddha dan tetap tinggal di Myanmar,” katanya.

Mantan Duta Besar India untuk Italia, K P Fabian mengatakan pindah ke agama Kristen setelah datang ke India mungkin tidak banyak membantu karena minoritas asli hanya memenuhi syarat untuk melamar.

Pemerintah mungkin tidak memberikan kewarganegaraan kepada individu yang “oportunistik” seperti itu, katanya.

Pastor Francis Arackal, mantan profesor jurnalisme di Universitas Amity, mengatakan pemohon kewarganegaraan di bawah CAA harus memberikan bukti bahwa mereka telah mengalami penganiayaan di negara asal mereka.

“[CAA] bersifat eksklusif dan melanggar prinsip sekuler yang tercantum dalam Konstitusi. Iman tidak bisa dijadikan syarat kewarganegaraan,” kata Pastor Arackal.

“Niat sebenarnya adalah mengembalikan umat Hindu ke India, dan menambahkan beberapa minoritas ke dalam daftar hanyalah penyamaran atau menutup-nutupi. Mereka tidak bisa mengatakan hanya orang Hindu,” katanya.

Mereka sadar bahwa tidak banyak orang Kristen, Sikh, dan lainnya di tiga negara itu, kata imam dari ordo Dominika itu.




John Dayal, aktivis hak asasi manusia, mengatakan pengamat melihat hanya sejumlah kecil umat Hindu dan Sikh yang akan datang dari Afghanistan dan Pakistan.

Umat Kristen akan pergi ke Australia dan tidak ingin datang ke India di mana anggota komunitasnya menuduh telah dianiaya oleh garis keras Hindu, katanya.

Pastor Arackal mengatakan jika itu benar-benar ditujukan untuk melindungi minoritas, undang-undang itu seharusnya memasukkan agama minoritas Muslim yang menghadapi persekusi di negara asal mereka seperti Syiah dan Ahmadi di Pakistan dan Rohingya di Myanmar.

Dayal mengatakan CAA diwarnai oleh Islamofobia dan fokusnya sempit, baik secara geografis maupun demografis.

“Undang-undang ini hanya menargetkan tiga dari sekian banyak tetangga India yaikut Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan,” kata Dayal, yang juga anggota Dewan Integrasi Nasional India dan sekretaris jenderal Dewan Kristen Seluruh India. “Afghanistan sebenarnya bukan tetangga karena tidak ada bagian dari perbatasan internasional India yang menyentuh wilayah Afghanistan,” katanya.

“Pakistan dan India berseteru,” katanya.

“Partai Bharatiya Janata [BJP] yang berkuasa menuduh bahwa Muslim Bengali menyusup ke Assam dan Bengal Barat dalam jumlah besar dari Bangladesh,” kata Dayal.
“Satu-satunya yang diuntungkan adalah BJP yang berharap CAA akan berjalan baik dengan dukungan kantong suara Hindu. CAA pada dasarnya akan mempertajam polarisasi agama, dan memberikan semangat bagi umat Hindu garis keras, ”tambahnya.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Make a difference!

We work tirelessly each day to support the mission of the Church by giving voice to the voiceless.
Your donation will add volume to our effort.
Monthly pledge

Latest