Home LiCAS.news Bahasa Indonesia News (Bahasa) Para pendidik di Hong Kong desak 'sensor' buku pelajaran dihentikan

Para pendidik di Hong Kong desak ‘sensor’ buku pelajaran dihentikan

Sekelompok pendidik di Hong Kong mengecam upaya pemerintah yang menyensor buku-buku pelajaran.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada sekretaris pendidikan Hong Kong, Kevin Yeung, para pendidik menyerukan agar dugaan penyensoran materi pendidikan oleh pihak berwenang segera dihentikan.

“Kami menyatakan ketidakpuasan kami dan meminta Biro Pendidikan untuk menghentikan sensor politik dan penghapusan buku teks pendidikan umum,” bunyi surat itu.

Pada September tahun lalu, Biro Pendidikan meluncurkan “Layanan Konsultasi Profesional” untuk buku teks Studi Liberal yang bertujuan memberikan “saran profesional untuk mengoptimalkan konten buku pelajaran.”




Namun, para pendidik mengklaim bahwa berbagai penerbit baru-baru ini “mengunggah buku teks yang telah disensor dan direvisi ke situs web mereka untuk menjadi referensi bagi guru.”

Kelompok itu menuduh Biro Pendidikan mengubah dan menghapus “konten dalam jumlah besar”.

“Itu tidak hanya tidak konsisten dengan klaim Biro Pendidikan untuk ‘meningkatkan kualitas buku teks’ dan ‘melaksanakan tujuan dan sasaran kurikulum,’ tapi juga sangat jelas bahwa sensor politik diperkenalkan melalui apa yang disebut ‘konsultasi’ untuk mengendalikan isi buku pendidikan umum dan melaksanakan pendidikan cuci otak bagi siswa,” bunyi surat pendidik itu.

- Newsletter -

Kelompok tersebut mengatakan sejumlah besar buku pelajaran yang melibatkan politik, terutama dengan topik-topik yang berkaitan dengan “pemisahan kekuasaan” dilaporkan telah dihapus.

“Buku teks tentang konsep pembangkangan sipil dan kerusakan yang dilakukan pemerintah terhadap kebebasan berkumpul juga dihapus secara drastis,” kata para pendidik.

Para siswa turut ambil bagian dalam aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong pada 2 Oktober 2019. (Foto oleh Yt Hui/shutterstock.com)

Laporan sebelumnya oleh The Times mengatakan Partai Komunis Cina telah menghapus pembantaian Lapangan Tiananmen 1989 dari buku teks sekolah Hong Kong.

Buku-buku teks tidak menyebutkan pembantaian itu sendiri, sementara yang lain telah menghapus rincian penting termasuk jumlah pemrotes yang terbunuh dan motif di balik ketidakpuasan mereka.

Perkembangan ini menyusul pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional pada tanggal 30 Juni, yang mewajibkan pendidikan keamanan nasional dimasukkan ke dalam kurikulum Hong Kong.

Keuskupan Hong Kong sebelumnya telah menginstruksikan lembaga pendidikan Katolik di kota tersebut untuk menjelaskan ketentuan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru kepada para siswa.

Para guru didorong untuk “mengembangkan nilai-nilai yang benar tentang identitas nasional [siswa]” dan untuk menghormati simbol-simbol nasional Tiongkok termasuk bendera dan lagu kebangsaan.

Dalam sebuah surat, Peter Lau Chiu Yin, utusan uskup untuk pendidikan di Keuskupan Hong Kong, menyarankan sekolah-sekolah untuk membentuk mekanisme reguler yang “secara efektif memantau penanganan bahan ajar, tugas, kertas ujian, dan buku” yang dipilih oleh staf pengajar dan instruktur.

Pada bulan Juni, Beijing telah memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial “yang mengkriminalisasi subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing” di Hong Kong.




Sementara itu, kelompok pendidik itu mengatakan, penyensoran buku pelajaran bertujuan “untuk melenyapkan kesempatan belajar siswa untuk memahami berbagai ide, memahami masalah dari berbagai sudut, dan berpikir bebas dan mandiri”.

Kelompok tersebut mengklaim bahwa langkah pemerintah untuk menyensor buku teks “mengurangi” kursus-kursus pengetahuan negara itu menjadi “pendidikan cuci otak”.

Surat tersebut mengecam “pengabaian” pemerintah terhadap pengetahuan profesional dan pengalaman mengajar para guru, yang mereka klaim memiliki kualifikasi profesional yang memadai untuk menilai kualitas pengajaran, dan memilih bahan pengajaran yang sesuai untuk siswa.

Mereka mengatakan pihak berwenang mencoba untuk menghalangi siswa dari belajar berpikir mandiri, sehingga menekan kebebasan berpikir.

Kelompok tersebut menuduh Biro Pendidikan “memaksa” guru dan siswa untuk menggunakan buku teks yang telah direvisi ketika tahun ajaran dimulai pada bulan September.

Kelompok-kelompok tersebut menuntut pihak berwenang untuk “menghentikan tinjauan politik dan penghapusan” buku teks pendidikan umum dan mendesak Biro Pendidikan untuk mempublikasikan kriteria tinjauan “Layanan Konsultasi Profesional.”

Di antara kelompok yang menandatangani petisi adalah Progressive Teachers’ Alliance, Hong Kong Educators Alliance, Hongkongers Education Support, serta Education Breakthrough.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest