Pihak berwenang Bangladesh diduga memukul pengungsi Rohingya dengan tongkat dan batang kayu karena menolak penahanan mereka di Pulau Bhasan Char di negara tersebut.
Kelompok hak asasi internasional Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa perwira Angkatan Laut diduga memukuli para pengungsi, termasuk anak-anak, sebagai balasan atas mogok makan mereka yang dimulai pada 21 September, untuk menuntut penyatuan kembali dengan keluarga mereka di kamp pengungsi Cox’s Bazar.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 1 Oktober, HRW mengatakan bahwa pemukulan itu terjadi ketika pemerintah Bangladesh dilaporkan membentuk sebuah komite untuk memulai relokasi 10.000 pengungsi Rohingya ke Bhasan Char, meskipun ada kekhawatiran atas kelayakan pulau itu.
“Ironisnya, untuk menggambarkan Bhasan Char sebagai lokasi yang aman, otoritas Bangladesh memukuli pengungsi Rohingya, termasuk anak-anak, yang memprotes penahanan mereka dan memohon untuk kembali bersatu dengan keluarga mereka di Cox’s Bazar,” kata Brad Adams, direktur HRW Asia.
“Cara yang benar untuk menunjukkan Bhasan Char aman dan layak huni adalah dengan mengizinkan para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penilaian independen atas pulau itu dan untuk memastikan bahwa setiap relokasi di sana dilakukan secara sukarela,” kata Adams.
HRW mengatakan mereka telah mewawancarai delapan pengungsi yang melakukan mogok makan.
“Personel Angkatan Laut menggunakan batang pohon dan tongkat karet hitam untuk memukuli kami,” kata seorang pengungsi. “Mereka memukuli wanita dan pria yang memprotes, bahkan anak-anak yang berdiri bersama ibu mereka.”
Human Rights Watch memeriksa foto-foto yang menunjukkan luka-luka yang diderita para pengungsi karena pemukulan, tetapi tidak mengetahui apakah mereka menerima perawatan medis atas luka-luka mereka.
Dalam akun video yang diterima dan dianalisis oleh Human Rights Watch, seorang wanita Rohingya yang melakukan mogok makan mengatakan: “Kami tidak menginginkan makanan, yang kami inginkan adalah kembali ke keluarga kami. … Lebih baik mati daripada tinggal di sini.”
Para pengungsi melakukan mogok makan hanya beberapa hari setelah pemerintah mengadakan kunjungan singkat di mana 40 pengungsi dari kamp-kamp di Cox’s Bazar, termasuk pemimpin komunitas dan beberapa anggota keluarga dari mereka yang ditahan di pulau itu, dibawa ke Bhasan Char untuk tiga hari.
HRW mengatakan bahwa selama kunjungan tersebut, para pengungsi yang ditahan di pulau itu memohon agar diizinkan pulang bersama kerabat mereka.
Anggota delegasi melaporkan kekhawatiran atas kondisi di pulau itu, termasuk fasilitas medis yang tidak memadai, pembatasan kebebasan bergerak, kurangnya kesempatan untuk mata pencaharian, dan kekhawatiran tentang keselamatan selama musim hujan.
Seorang pengungsi yang ikut mogok makan mengatakan bahwa personel angkatan laut memberi tahu mereka bahwa meskipun para pengungsi dikembalikan ke kamp-kamp di Cox’s Bazar, mereka yang mengatur mogok makan akan tetap tinggal.
Setelah pihak berwenang memukuli mereka, para pengungsi mengakhiri aksi mogok makan, tetapi mengatakan mereka tidak akan menyerah untuk bisa kembali ke keluarga mereka di kamp.
HRW sebelumnya telah mendokumentasikan dugaan penyiksaan dan pelecehan oleh pihak berwenang di Bhasan Char. Namun, pemerintah Bangladesh selama berbulan-bulan menolak untuk mengizinkan kunjungan PBB yang dijanjikan ke pulau itu untuk memberikan layanan mendesak kepada lebih dari 300 pengungsi yang telah ditahan di sana sejak mereka dibawa ke darat setelah berbulan-bulan terdampar di laut.
Kelompok hak asasi itu mengatakan pemerintah juga telah mengingkari janji berulang kali untuk menunggu izin dari badan-badan PBB dan ahli teknis independen tentang kesiapan, kelayakan huni, dan keamanan pulau itu sebelum merelokasi Rohingya ke sana.
Keputusan apa pun untuk merelokasi Rohingya ke Bhasan Char, setelah menyelesaikan penilaian teknis, harus dilakukan secara sukarela dan diinformasikan sepenuhnya, kata HRW.
Sebuah komite pemerintah yang dibentuk pada akhir September untuk mengatur relokasi pengungsi ke Bhasan Char tampaknya merupakan upaya terbaru untuk mendorong proses relokasi yang bertentangan dengan perlindungan hak-hak dasar, meskipun ada kekhawatiran berulang kali diajukan oleh PBB dan pakar kemanusiaan, kata kelompok hak asasi manusia tersebut.
Penahanan sewenang-wenang terhadap ratusan pengungsi di pulau terpencil yang mungkin tidak dapat dihuni dan tanpa akses untuk bantuan kemanusiaan atau layanan dasar melanggar kewajiban Bangladesh sesuai hak asasi manusia internasional untuk memberikan keamanan, kebebasan bergerak, akses ke perawatan medis dan pendidikan, dan hak atas mata pencaharian, tambah HRW.
