Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan dia telah meminta polisi Thailand untuk meninjau keputusan pengadilan yang memerintahkan penghentian sementara siaran sebuah stasiun TV online yang mengkritik pemerintah, yang mereka tuduh telah melanggar langkah-langkah darurat untuk mengakhiri protes selama tiga bulan.
Voice TV juga ditengarai telah melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer dengan mengunggah “informasi palsu,” kata juru bicara kementerian digital Putchapong Nodthaisong kepada wartawan pada 20 Oktober.
Thailand mendapat kritikan dari kelompok-kelompok hak asasi karena melarang demonstrasi dan publikasi berita yang dipandang merugikan oleh pemerintah saat berusaha mengakhiri protes terhadap Prayuth dan monarki yang kuat.
Rittikorn Mahakhachabhorn, pemimpin redaksi Voice TV, mengatakan pihaknya akan terus mengudara sampai ada perintah pengadilan.
“Kami bersikeras bahwa kami telah beroperasi berdasarkan prinsip jurnalistik dan kami akan melanjutkan pekerjaan kami sekarang,” katanya.
Namun, setelah perintah pengadilan, Prayuth mengatakan bahwa kebebasan pers adalah bagian penting dari masyarakat Thailand.
“Saya meminta kepada aparat kepolisian untuk meninjau ulang perintah penangguhan siaran dengan mempertimbangkan hak dan kebebasan pers sebagai prioritas, kecuali mereka yang menyebarkan berita palsu atau memutarbalikkan informasi, melewati batas, atau melanggar hak hukum orang lain,” kata Prayuth melalui halaman Facebook-nya.
Pejabat Thailand sebelumnya mengatakan bahwa tiga organisasi media lainnya sedang diselidiki.
Voice TV sebagian dimiliki oleh keluarga Shinawatra, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan saudara perempuannya Yingluck, yang digulingkan oleh Prayuth dalam kudeta tahun 2014. Keduanya melarikan diri dari Thailand untuk lolos dari jeratan kasus korupsi yang mereka cap sebagai kasus politik.
Protes jalanan sejak pertengahan Juli adalah tantangan terbesar dalam beberapa dekade bagi monarki di bawah Raja Maha Vajiralongkorn dan Prayuth, yang menolak tuduhan merekayasa pemilihan umum tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.
Demonstrasi tersebut sebagian besar dipimpin oleh pemuda dan pelajar, kontras dengan kekerasan jalanan selama satu dekade antara pendukung Thaksin dan royalis konservatif sebelum Prayuth merebut kekuasaan.
Protes mendapatkan momentum sejak pemerintah mengumumkan larangan pekan lalu dan menangkap puluhan pengunjuk rasa, termasuk banyak pemimpin utama.
Seorang pengacara untuk dua dari mereka, Parit “Penguin” Chiwarak dan Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul, mengatakan mereka akan ditangkap lagi pada 20 Oktober segera setelah mereka dibebaskan dengan jaminan yang diberikan oleh pengadilan atas dakwaan sebelumnya terkait dengan protes.
Perdana Menteri Prayuth mengatakan dia tidak akan mundur dalam menghadapi aksi protes.
Kabinetnya setuju pada 20 Oktober untuk mengadakan pertemuan darurat parlemen minggu depan untuk membahas krisis tersebut. Pendukung Prayuth memegang mayoritas di parlemen, di mana majelis tingginya dinamai sepenuhnya oleh mantan junta-nya.
Artikel ini diperbarui sesuai perkembangan.
Tambahan dari Reuters.
