Sejumlah lembaga mendesak agar bantuan kesehatan mental wajib disertakan dalam semua kegiatan dan rencana tanggap bencana, setelah serangkaian bencana yang membuat ribuan orang di bagian utara Filipina mengungsi dalam beberapa pekan terakhir.
Misionaris Claretian Pastor Victor Sadaya mengatakan semua jenis bantuan tampaknya telah diberikan kepada para korban bencana kecuali “bantuan psikologis.”
Pastor Sadaya adalah kepala Pusat Porta Coeli untuk Manajemen Psikotrauma dan Konseling Pastoral di Manila.
“Pemerintah harus menanggapi kebutuhan masyarakat yang mendesak, dan juga harus memberikan intervensi psikologis kepada masyarakat,” kata Pastor Sadaya.
Imam itu mengatakan para korban bencana harus diberi makan dan diberi perlindungan, tetapi kesehatan mental mereka tidak boleh dilupakan.
Ia mengatakan jumlah korban bencana sangat banyak, namun konselor psikologis sangat sedikit.
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa hanya ada tiga pekerja kesehatan mental untuk setiap 100.000 orang Filipina pada tahun 2006.
Pastor Sadaya mengatakan, begitu seseorang mengalami trauma, diperlukan bantuan psikologis sebelum gangguan stres pascatrauma meningkat.
Ia mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dan menanggapi “seluruh kepribadian orang itu, termasuk mentalnya.”
“Kita harus memahami bahwa kondisi kesehatan mental mereka berpengaruh pada emosi, kesehatan fisik, dan perilaku mereka,” kata imam itu.
Ia mengatakan bahwa jika kebutuhan psikologis orang tidak ditangani, kemungkinan akan ada peningkatan kecemasan atau depresi, dan ketika itu terjadi, orang menjadi rentan untuk bunuh diri.
“Kebutuhan masyarakat sangat mendesak. Semakin kita menunda tanggapan, semakin banyak nyawa yang hilang,” kata Pastor Sadaya.
alasan berkurangnya bantuan psikologis kepada warga.
“Kami membutuhkan operasi bantuan, terlebih lagi, kami membutuhkan pertolongan pertama psikologis, dan semua orang bisa melakukan ini,” kata Sison. “Anda tidak harus menjadi psikolog untuk melakukan itu,” tambahnya.
Namun, Sison menjelaskan bahwa “pertolongan pertama psikologis” bukanlah pembekalan psikologis, “jadi kami tetap membutuhkan bantuan profesional setelah memberikan bantuan.”
“Paling tidak mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang mendengarkan mereka dan bahwa mereka dapat mendatangi seseorang untuk mendapatkan dukungan,” kata Sison.
Pegiat kesehatan mental itu mengatakan bantuan psikologis harus dimasukkan dalam rencana tanggap bencana, terutama dengan pandemi virus corona yang sedang berlangsung.
Senator Risa Hontiveros, penulis UU Kesehatan Mental negara itu mengatakan: “Respons kesehatan mental harus diintegrasikan dalam pengurangan risiko bencana dan manajemen karena bencana memperburuk kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya dan membuat [orang] lebih rentan.”
Undang-undang tersebut menggarisbawahi “hak dasar orang Filipina” untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental sambil membangun tantangan struktural dan sikap untuk mencapai kesehatan mental yang positif.
“Lembaga-lembaga pemerintah pusat harus memastikan bahwa layanan perawatan kesehatan mental minimum tersedia, seperti pertolongan pertama psikologis dan layanan perawatan kesehatan mental dasar,” kata Hontiveros.
