Banyak negara di Asia dilaporkan menggunakan pandemi virus corona untuk mengontrol arus informasi dan menekan kebebasan pers.
Temuan itu terungkap dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2021 yang dirilis oleh Reporters Without Borders (RSF) pekan ini.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa “rezim otoriter” di kawasan Asia telah memanfaatkan krisis kesehatan global untuk menyempurnakan metode kontrol totaliter atas informasi.
Dalam laporan tersebut tercatat bahwa beberapa “demokrasi diktatorial” telah menggunakan pandemi “sebagai dalih untuk memberlakukan undang-undang yang sangat represif dengan ketentuan yang menggabungkan propaganda dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.”
Korea Utara tetap menjadi “pelaku terburuk” di Asia, berada di peringkat 179 dari 180 negara yang termasuk dalam laporan “karena kontrol totaliternya atas informasi dan penduduknya.”
Tiongkok yang berada di peringkat 177, dilaporkan telah memanfaatkan krisis kesehatan “untuk lebih meningkatkan kendali atas informasi di dunia maya”.
Dikatakan bahwa sejak Presiden Xi Jinping menjadi pemimpinnya pada tahun 2013, Tiongkok telah melakukan “penyensoran, pengawasan, dan propaganda online yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Laporan itu menggambarkan negara itu sebagai ahli tak terbantahkan di dunia dalam menyebarkan “virus sensor”.
Vietnam yang berada di peringkat 175 juga dilaporkan memperkuat kontrolnya atas konten media sosial, saat melakukan gelombang penangkapan terhadap jurnalis independen terkemuka.
Di antara mereka yang ditangkap di Vietnam adalah Pham Doan Trang yang mendapat Press Freedom Prize for Impact dari RSF tahun 2019.
Negara Asia lainnya – termasuk Thailand, Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Myanmar – telah diberi tanda merah atau hitam di peta Kebebasan Pers Dunia, mengklasifikasikannya sebagai “buruk atau sangat buruk”.
Laporan itu mengatakan negara-negara ini menggunakan pandemi untuk memperkuat hambatan bagi arus informasi yang bebas.
Negara-negara ini, kata laporan itu, juga mengadopsi undang-undang atau keputusan yang sangat kejam, “mengkriminalisasi setiap kritik atas tindakan pemerintah.”
Malaysia, yang turun ke ranking 119 dari 101, “mencerminkan keinginan untuk kontrol mutlak atas informasi,” kata laporan itu.
Negara itu mengalami penurunan terbesar di antara negara-negara dalam indeks tersebut karena “memberlakukan keputusan ‘anti-berita palsu’ yang memungkinkan pihak berwenang untuk memaksakan kebenaran versi mereka sendiri.”
Laporan itu juga mencatat bahwa Myanmar, yang berada di peringkat 140, “menggunakan alasan memerangi ‘berita palsu’ selama pandemi untuk memblokir 221 situs web, termasuk banyak situs berita terkemuka, tahun lalu.
“Intimidasi terus-menerus oleh militer terhadap jurnalis yang mencoba meliput berbagai konflik etnis juga berkontribusi pada jatuhnya Indeks di negara itu,” tambah laporan itu.
RSF juga melaporkan bahwa situasi kebebasan pers di Myanmar “telah memburuk secara dramatis sejak kudeta militer pada Februari 2021”.
Menurut laporan itu, di Filipina “pemerintah … telah mengembangkan beberapa cara untuk menekan jurnalis yang berani menjadi terlalu kritis” terhadap Presiden Rodrigo Duterte dan “perang melawan narkoba”.
“Penganiayaan terhadap media telah disertai dengan kampanye pelecehan online … (termasuk) serangan dunia maya di situs berita alternatif,” tambah laporan itu.
Secara global, laporan tersebut mencatat bahwa jurnalisme, “yang merupakan vaksin utama melawan disinformasi, diblokir seluruhnya atau sebagian di 73 persen dari 180 negara” yang diperingkat oleh RSF.
