Masyarakat sipil dan aktivis lingkungan hidup mengadakan demonstrasi di luar kantor pusat Bank Pembangunan Asia (ADB) di Manila untuk menyerukan diakhirinya apa yang mereka gambarkan sebagai “warisan energi kotor” bank itu.
Dengan mockup lampu darurat dan mengenakan peralatan pelindung pribadi, para demonstran mengecam peran bank dalam darurat iklim dan kerusakan ekologis melalui “investasi kotor” saat protes yang diadakan pada Rabu, 5 Mei.
Gerry Arances dari Power for People Coalition mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Bank Pembangunan Asia “memilih untuk membantu membangun sistem energi karbon yang berkembang sekarang di negara-negara anggotanya”.
“Ini mengorbankan kesehatan, nyawa, dan mata pencaharian banyak komunitas, dan sekarang sangat kecil kemungkinan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C sesuai kesepakatan Paris,” kata Arances.
“Kita membutuhkan ADB untuk sesuai dengan namanya dan benar-benar membantu mendorong pembangunan Asia yang berkelanjutan, pembangunan yang dibutuhkan Asia,” tambahnya.
Pada 5 Mei, ADB mengakhiri pertemuan tahunannya dan diharapkan merilis draf Kebijakan Energi yang diperbarui.
Sebelumnya bank itu mengatakan bahwa ekonomi di Asia Tenggara dapat menciptakan hingga 30 juta pekerjaan baru hingga tahun 2030 jika mereka berinvestasi lebih banyak dalam peluang pertumbuhan ramah lingkungan.
Dalam sebuah laporan, bank itu mengatakan negara-negara di kawasan itu harus mengejar “peluang hijau dalam pertanian, lautan, sistem perkotaan dan transportasi, praktik circular economy [inovatif dan kreatif], dan energi bersih”.
Saat webinar Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur ADB ke-54 minggu ini, kepala ekonom bank tersebut, Yasuyuki Sawada, mengatakan bahwa pemerintah juga dapat fokus pada peningkatan ekonomi digital mereka untuk memungkinkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan lebih inklusif.
Sebagai bagian dari kesepakatan Paris, negara-negara maju didesak untuk meningkatkan dukungan mereka dengan memobilisasi US$100 miliar per tahun mulai tahun 2020 untuk aksi iklim bagi negara-negara berkembang.
Akan tetapi Arances mengatakan “agenda energi bersih” bank itu hanyalah “pembicaraan belaka.” Dia mencatat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, batu bara dan bahan bakar fosil lainnya mencakup setidaknya setengah dari kapasitas pembangkit energi yang dibiayai ADB.
“ADB perlu mengoreksinya, dimulai dengan secara resmi mendeklarasikan moratorium pembiayaan batu bara dan menetapkan batas waktu penghentian sementara investasi pada gas fosil, dan menyalurkan sumber daya bank ke sistem yang akan menguntungkan masyarakat yang paling membutuhkan, seperti microgrid,” kata Arances.
Rayyan Hassan, eksekutif direktur Forum LSM untuk ADB, mengatakan bank harus memanfaatkan pembaruan Kebijakan Energi yang sedang berlangsung sebagai peluang untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan memimpin aksi iklim di antara bank pembangunan multilateral lainnya.
“Kebijakan Energi ADB tahun 2009 sangat kejam dan ketinggalan zaman, dan kami tidak sabar menunggu kebijakan itu diganti dengan kebijakan yang tegas menentang bahan bakar fosil dan teknologi energi destruktif lainnya, seperti mengubah limbah termal menjadi energi dan pembangkit listrik tenaga air skala besar yang merusak,” kata Hassan.
Forum ini secara aktif melibatkan bank dalam evaluasi kebijakan tahun 2009 dan merupakan kunci dalam memperkuat suara dari komunitas yang terkena dampak di seluruh Asia kepada para pemimpin bank itu.
“ADB pasti tidak ingin dikenang sebagai bank yang gagal menilai dan mendukung kebutuhan energi dan pembangunan Asia dengan tepat, yang investasinya malah mengubahnya menjadi kawasan yang sangat berpolusi, penuh utang, dan sarat kemiskinan,” kata Hassan .
