Masyarakat adat yang sebagian besar beragama Katolik di wilayah tengah Bangladesh mengadakan demonstrasi pada hari Minggu, 16 Mei, untuk menentang serbuan dan perusakan hutan Madhapur oleh pemerintah.
Dalam beberapa bulan terakhir, Departemen Kehutanan Bangladesh telah membangun kebun raya, pusat penelitian, dan wisma di area tersebut, yang merupakan bagian dari proyek taman ekologi dan ekowisata.
“Kami memprotes keras apa yang dilakukan Departemen Kehutanan di hutan,” kata John Jatra, presiden Bangladesh Garo Chhattro Songothon, sekelompok mahasiswa adat.
“Mereka ingin mengusir kami dari hutan,” katanya seperti dikutip AsiaNews dalam sebuah laporan. “Bukannya menyelamatkan hutan, kami melihat pemerintah malah menghancurkannya,” katanya.
Hutan Madhapur menampung 44 desa, termasuk 25.000 masyarakat adat. Hutan ini juga menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan, termasuk monyet, ular, dan burung.
Jatra mengatakan Garos, salah satu masyarakat adat di wilayah tengah Bangladesh, harus diberi tanggung jawab untuk mengambil alih hutan.
Departemen Kehutanan juga dilaporkan telah memasang “pembatas” di hutan.
“Di dalam pembatas itu ada sekitar 50 makam,” kata Alik Mree, sekretaris jenderal Bangladesh Adivasi Chatra-Sangram Paris. “Kami menuntut mereka menghentikan pekerjaan semacam ini.”
Awal tahun ini masyarakat adat di daerah itu memprotes pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa 1.945 hektar tanah di Madhupur akan dialihkan sebagai hutan lindung.
Namun penduduk desa dan aktivis hak asasi mengatakan langkah itu mengancam kelangsungan hidup sekitar 7.000 penduduk desa yang sebagian besar beragama Katolik di 13 desa di bawah Gereja Katolik Corpus Christi dan Gereja Katolik St. Paulus di Keuskupan Mymensingh.
