Para pemimpin agama Kristen dan tokoh politik di Pakistan menyatakan keprihatinan serius atas hasil sensus tahun 2017, yang baru diumumkan baru-baru ini.
Sensus Kependuduk dan Perumahan melaporkan bahwa jumlah warga yang beragama Kristen di Pakistan menurun.
Menurut perhitungan sensus tahun 1998, jumlah orang Kristen mencapai 1,59 persen dari total penduduk Pakistan yang waktu itu berjumlah 132 juta.
Akan tetapi sensus tahun 2017 melaporkan bahwa orang Kristen sekarang turun menjadi sekitar 1,27 persen dari total populasi yang mencapai 207,68 juta.
“Kami yakin bahwa angka-angka yang berkaitan dengan penduduk Kristen tidak akurat dalam sensus 2017,” kata Uskup Azad Marshall dalam sebuah wawancara dengan Pakistan Today.
Ia mengatakan beberapa faktor yang mungkin menyebab ketidakakuratan data seperti mengabaikan orang-orang Kristen yang tinggal di kantong-kantong kecil di seluruh negara itu, serta pengisian formulir sensus yang tidak lengkap.
Jumlah anggota komunitas Kristen yang “tidak cukup terdidik” sangat besar, sementara banyak orang tidak dapat memperoleh kartu identitas nasional dan mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka.
“Namun, kami juga tidak dapat mengesampingkan agenda tersembunyi di balik laporan tentang jumlah populasi Kristen yang sangat rendah,” kata Uskup Marshall.
Orang-orang Kristen mengungkapkan kekhawatiran bahwa laporan jumlah yang lebih rendah dalam sensus dapat menyebabkan alokasi perwakilan politik Kristen di tingkat legislatif nasional dan provinsi Pakistan menjadi lebih sedikit.
Akibat lain adalah semakin banyak orang Kristen kemungkinan akan dikeluarkan dari skema kesejahteraan dan pekerjaan pemerintah karena “jumlahnya yang sedikit.”
Albert David, anggota Komisi Nasional untuk Minoritas, mengatakan kepada Pakistan Today bahwa orang Kristen harus melakukan sensus mereka sendiri di empat atau lima distrik untuk memeriksa keaslian sensus tahun 2017 itu.
“Jika angkanya tidak sesuai dengan angka pemerintah, kita kemudian bisa menggugat hasil sensus itu di pengadilan dan menuntut sensus minoritas baru,” katanya.
Laporan tahun 2020 dari Kantor Kebebasan Beragama Internasional di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti memburuknya kondisi kebebasan beragama bagi orang Kristen di Pakistan.
Mengutip laporan masyarakat sipil, laporan tersebut sangat berfokus pada fakta bahwa banyak warga dipenjarakan atas tuduhan penistaan, sedikitnya 35 orang di antaranya diganjar hukuman mati.
Diskriminasi dan intoleransi agama yang meluas di Pakistan menyebabkan komunitas Kristen banyak dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya dan tidak sehat, kata laporan itu.
Pekerja yang beragama Kristen mencapai 80 hingga 90 persen dari tenaga kerja sanitasi, termasuk pekerja saluran pembuangan, penyapu jalan, dan petugas kebersihan di negara itu.
Laporan Departemen Luar Negeri AS itu menambah beban kritikan yang berkembang terhadap Pakistan secara internasional, karena menegakkan hukum penistaan agama dan memungkinkan diskriminasi terhadap minoritas agama.
