Dalam sebuah surat kepada presiden Sri Lanka, para pemimpin Katolik mengkritik “kelambanan” penyelidikan pemerintah terhadap serangan teroris yang terkoordinasi terhadap gereja-gereja pada Minggu Paskah 2019.
Para uskup mempertanyakan mengapa rekomendasi yang dibawa oleh penyelidikan resmi atas serangan tersebut belum ditindaklanjuti.
Surat tertanggal 12 Juli itu ditandatangani oleh Kardinal Malcolm Ranjith dari Kolombo, serta beberapa uskup lainnya dan hampir 30 imam. Para penandatangan memberi waktu satu bulan kepada Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk menanggapi surat tersebut.
Lebih dari 260 orang tewas dan lebih dari 500 luka-luka dalam bom bunuh diri yang terkoordinasi di tiga gereja, empat hotel, dan satu kompleks perumahan pada Minggu Paskah pada April 2019. Beberapa pemboman terjadi saat Misa dan kebaktian sedang berlangsung.
Intelijen asing memperingatkan pemerintah sebelum pengeboman terjadi, tetapi perebutan kekuasaan dan gangguan komunikasi antara presiden dan perdana menteri saat itu dilaporkan menjadi penyebab kegagalan untuk mengoordinasikan langkah-langkah keamanan.
Dalam surat itu, para penandatangan mencatat bahwa dalam dua tahun sejak serangan itu, jaksa agung negara itu gagal untuk mengajukan tuntutan terhadap para pejabat yang karena kelalaian mereka -sebagian- memungkinkan serangan itu terjadi.
Para penandatangan juga mempertanyakan apakah 42 tersangka kasus tersebut saat ini sudah termasuk dalang serangan, dan memperingatkan bahwa “otak besar” di balik serangan itu mungkin melarikan diri dari keadilan.
Kardinal Ranjith mengatakan bahwa mantan jaksa agung negara itu sudah menyebutkan pemboman itu sebagai “konspirasi besar,” dan kardinal itu menuntut agar masalah itu diselidiki sepenuhnya dan bahwa hasilnya diungkapkan ke publik.
“Jika kebenaran dan keadilan dalam hal ini tidak dapat dijamin oleh pemerintah dengan cara yang memuaskan dan masalah ini ditangani setengah-setengah, kami terpaksa akan melakukan agitasi melalui cara-cara alternatif,” kata Ranjith.
Kardinal Ranjith tidak merinci apa cara alternatif itu, tetapi sebelumnya dia telah membahas kemungkinan protes di jalan.
Sri Lanka adalah negara kepulauan di Samudra Hindia dengan penduduk mencapai lebih dari 21 juta orang, sekitar 1,5 juta di antaranya beragama Katolik, yang merupakan umat Kristen mayoritas di Sri Lanka.
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa memenangkan pemilihan pada tahun 2019 dan berjanji untuk menemukan kebenaran dari serangan tersebut. Pemerintahnya sebelumnya menuduh seorang ulama Muslim, yang telah ditangkap setelah serangan, sebagai dalang. Namun para pemimpin Katolik menolak klaim ini dan mencurigai keterlibatan asing.
Serangan tersebut diyakini telah dilakukan oleh dua kelompok Islam radikal lokal, termasuk National Thowheeth Jama’ath, yang telah berbaiat kepada ISIS.
Komisi Penyelidikan Presiden (COI) menyelesaikan laporan akhirnya pada Februari 2021 tetapi tidak melaporkan hasil temuan itu ke publik.
Sebaliknya, Rajapaksa menunjuk komite baru beranggotakan enam orang untuk mempelajari laporan tersebut tanpa terlebih dahulu membagikannya dengan Gereja, atau dengan jaksa agung untuk menuntut tersangka.
Kardinal Ranjith mendapatkan salinan laporan COI pada bulan berikutnya, Asia News melaporkan.
Temuan COI antara lain menyebutkan “pertanggungjawaban pidana” dari mantan presiden Maithripala Sirisena, yang meninggalkan jabatannya pada November 2019 dan sekarang menjadi anggota parlemen, dan merekomendasikan agar jaksa agung mengajukan tuntutan terhadapnya. Belum ada proses pidana terkait hal itu.
Dalam laporan COI itu beberapa pejabat pemerintah dan penegak hukum lainnya dinyatakan “bertanggung jawab secara pidana” atas serangan tersebut, tetapi surat tersebut mencatat bahwa para pejabat ini belum didakwa dan dalam beberapa kasus telah menerima promosi, yang disebut para petisioner surat itu “ benar-benar tidak dapat diterima dan sama dengan menertawakan supremasi hukum.”
“Ini juga merupakan tindakan pengabaian yang tidak berperasaan dan tidak manusiawi terhadap orang-orang yang kehilangan nyawa yang sangat berharga dalam serangan itu dan mereka yang cacat seumur hidup dan penderitaan yang dialami keluarga mereka,” tulis para penandatangan.
Laporan COI juga mengkritik mantan perdana menteri Ranil Wickremesinghe karena “pendekatan yang tidak tegas” terhadap ekstremisme Islam di negara itu, dan tidak membuat rekomendasi kriminal apa pun terhadap kelompok ekstremis.
“Kami berpandangan bahwa rekomendasi yang dibuat oleh COI harus segera dilaksanakan dan tanpa ditunda-tunda. Namun, fakta bahwa hanya sedikit dari rekomendasi ini yang benar-benar dilaksanakan, membuat kami sangat kecewa,” lanjut surat itu.
Uskup Agung Kolombo telah mendorong pihak berwenang Sri Lanka untuk bertanggung jawab atas kegagalan mencegah pemboman seperti yang disebut laporan COI.
Pada Oktober 2020, lima dari tujuh tersangka yang ditangkap sehubungan dengan serangan tersebut dibebaskan oleh pemerintah, dengan alasan bukti tidak cukup.
Pada saat itu, Kardinal Ranjith mengatakan petugas keamanan telah mengkonfirmasi kepadanya bahwa ada cukup bukti atas keterlibatan banyak tersangka yang telah ditangkap. Kardinal, kerabat dan keluarga para korban, mengatakan mereka khawatir pembebasan tersangka menyiratkan korupsi, atau kurangnya penyelidikan menyeluruh, di pihak Departemen Investigasi Kriminal Sri Lanka.
Pada April 2021, dalam rangka memperingati ulang tahun kedua serangan itu, Kardinal Ranjith berbicara di Gereja St. Anthonius, bersama dengan para pemimpin Hindu, Buddha, dan Muslim. Kegiatan itu mencakup doa dan dua menit mengheningkan cipta untuk mengenang mereka yang tewas.
Bulan itu, polisi menangkap seorang mantan menteri kabinet dan saudaranya karena diduga terkait dengan pengeboman tersebut.
