Konferensi Waligereja Sri Lanka menyatakan dukungan kepada para guru sekolah umum di negara itu yang meminta agar gaji mereka segera diberikan dan agar gaji mereka dinaikkan.
Selama lebih dari dua bulan, serikat guru dan kepala sekolah di Sri Lanka melakukan pemogokan untuk menuntut diakhirinya dugaan penyimpangan dalam pembayaran gaji.
Beberapa guru telah menghentikan aktivitas online dan telah menangguhkan pengajuan aplikasi ujian dan promosi siswa.
Dalam sebuah pernyataan, para uskup meminta pemerintah untuk mendengarkan para guru yang telah diabaikan dalam 20 tahun terakhir.
Mereka mengatakan bahwa gaji guru di Sri Lanka termasuk yang terendah di seluruh Asia.
“[Para] guru tidak harus melakukan aksi di jalan untuk mendapatkan gaji mereka,” kata para uskup, dan menambahkan bahwa pihak berwenang harus melakukan segala yang mungkin untuk memastikan bahwa anak-anak dapat segera kembali belajar.
Seorang guru musik di Balangoda di provinsi Sabaragamuwa yang dikutip dalam laporan AsiaNews, mengatakan bahwa para guru “tidak meminta pemerintah untuk segera membayar kami.”
“Kami tahu bahwa ekonomi yang lemah membuat pemerintah tidak dapat membayar kami sekarang,” katanya.
“Kami siap menerima tunggakan nanti, tetapi yang kami butuhkan adalah tanggapan resmi, segera, dan memadai dari pemerintah. Kami tidak lagi percaya pada janji-janji lain,” kata guru itu.
Sekolah-sekolah di Sri Lanka ditutup tahun lalu karena kegagalan pemerintah untuk menyediakan sarana alternatif dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak.
Pekan lalu, pemerintah mengumumkan telah membentuk komite teknis untuk merekomendasikan bagaimana sekolah-sekolah akan dibuka kembali.
Guru dan kepala sekolah yang melakukan aksi mogok sejak 11 Juli mengatakan mereka tidak akan kembali ke sekolah sebelum tuntutan mereka dipenuhi.
Menteri Pendidikan Dinesh Gunawardena mengatakan meskipun kesulitan keuangan, tunjangan khusus sebesar 5.000 rupee akan diberikan kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas pada bulan September dan Oktober.
Pada 31 Agustus, Gunawardena mengumumkan layanan guru dan kepala sekolah sebagai “layanan tertutup.”
Layanan guru dan kepala sekolah berada di bawah layanan publik. Tetapi menyatakan mereka sebagai layanan tertutup akan memungkinkan pemerintah untuk memperlakukan guru dan kepala sekolah secara terpisah dari layanan publik lainnya ketika menyelesaikan tuntutan mereka tentang kejanggalan gaji, upah, transfer, dan tunjangan lainnya.
Ia mengatakan, pelaksanaan revisi gaji akan dilakukan secara bertahap melalui anggaran 2022. Implementasi penuh akan dilakukan dalam empat tahun ke depan.
