Uskup Agung Bangalore mengecam pemerintah yang disebutnya sebagai pelecehan terhadap umat Kristen di negara bagian Karnataka, India, menyusul laporan penyelidikan atas kegiatan para misionaris di daerah tersebut.
“Mengapa pemerintah hanya tertarik untuk melakukan survei terhadap personel keagamaan dan tempat ibadah komunitas Kristen?” kata Uskup Agung Banglore Mgr Peter Machado dari dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 15 Oktober.
Pekan lalu, Departemen Kesejahteraan Kelas Terbelakang dan Minoritas Karnataka memerintahkan untuk melakukan survei terhadap misionaris Kristen yang resmi dan tidak resmi di negara bagian di India selatan itu, setelah diskusi tentang perpindahan ke agama Kristen di negara bagian tersebut pada 13 Oktober.
Uskup Agung Machado mengatakan pemerintah seharusnya melihat kontribusi misionaris Kristen di bidang pendidikan dan kesehatan untuk memberikan gambaran tentang pelayanan “yang diberikan oleh komunitas Kristen kepada bangsa.”
“Kami menganggap [survei] itu sia-sia dan tidak perlu,” kata prelatus itu, dan menambahkan bahwa tidak ada sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari survei itu.
“Kami sedih bahwa Menteri Kepala Basavaraj Bommai menyerah pada tekanan dari kelompok fundamentalis, yang ingin mengganggu perdamaian, keharmonisan, dan hidup berdampingan secara damai di masyarakat,” bunyi pernyataan uskup.
“Kami menentang konversi yang dilakukan secara paksa, penuh tipu daya, dan dengan insentif dan kami mengulangi bahwa kami secara hukum mematuhi Konstitusi India, yang bagi kami adalah yang tertinggi dan suci,” kata Uskup Agung Machado.
Anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) di pemerintahan Karnataka baru-baru ini membuat pernyataan yang mendukung pemberlakuan undang-undang anti-konversi, mengklaim bahwa konversi ke agama Kristen telah di luar kendali.
“Pemerintah sedang mempelajari undang-undang yang diterapkan dalam hal ini oleh berbagai pemerintah negara bagian di negara ini,” kata Ketua Menteri Bommai.
Di seluruh India, nasionalis Hindu telah memanfaatkan laporan tentang konversi massal ke agama Kristen dan Islam sebagai alasan untuk memberlakukan undang-undang yang membatasi kebebasan beragama minoritas.
Para pemimpin agama Kristen di India mengecam pengesahan undang-undang anti-konversi awal tahun ini di negara bagian Gujarat.
Menurut mereka undang-undang baru itu bertentangan dengan Konstitusi India yang memungkinkan warga negara untuk menganut, mempraktikkan, dan menyebarkan agama pilihan mereka.
Pakar hukum meminta pemerintah negara bagian India barat untuk membatalkan “Undang-Undang Kebebasan Beragama Gujarat 2021.”
Sebuah laporan oleh lembaga kepausan Aid to the Church in Need mengatakan Gujarat, yang memberlakukan undang-undang tersebut pada tahun 2003, mengubah undang-undang tersebut untuk memasukkan ketentuan ketat hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 500.000 rupee (US$6750).
BJP yang berkuasa di negara bagian itu mengubah undang-undang untuk tujuan memeriksa “jihad cinta”, terutama menargetkan pemuda Muslim yang diduga berpura-pura untuk menikahi gadis-gadis dari agama lain dan mempengaruhi mereka menjadi Islam.
Kaum nasionalis Hindu menentang agama Kristen dan Islam karena dianggap agama dari luar dan menargetkan pengikut mereka, menuduh mereka, antara lain, mempromosikan konversi agama atau makan daging sapi, kata laporan ACN.
Agama Kristen membentuk 2,3 persen dan Muslim 14,2 persen dari populasi India yang mencapai 1,37 miliar orang. – Ditambah dengan laporan dari Matters India
