Seorang uskup Katolik di Filipina telah meminta kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik bertepatan dengan kesempatan peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember.
Uskup San Carlos, Uskup Gerardo Alminaza mengatakan, dia sangat percaya pada “kebaikan dasar dan kebesaran hati dari otoritas pengampunan.”
Prelatus itu mengatakan permintaanya itu “didasarkan pada prinsip dan keyakinan bahwa penjahat paling keras pun tidak kehilangan martabat manusia yang diberikan Tuhan yang melekat padanya.”
Uskup Alminaza menyebut kasus Francisco Fernandez, seorang mantan imam berusia 71 tahun yang menjadi pemimpin pemberontak. Fernandez, yang dilaporkan sakit, ditangkap pada 24 Maret tahun ini.
Uskup mengatakan itu akan menjadi “isyarat besar” dari pihak berwenang untuk memberikan “pertimbangan kemanusiaan” kepada tahanan politik yang sedang sakit.
Tahanan politik tertua, Gerardo dela Peña, 80 tahun, mengeluh hipertensi dan menderita katarak.Dia pertama kali ditangkap pada 16 Februari 1982, atas tuduhan pelanggaran hukum anti-subversi. Dia dibebaskan setelah satu setengah tahun ditahan.
Setelah dibebaskan, ia bergabung dengan Satuan Tugas Tahanan Filipina dan menjadi aktif dalam kampanye hak asasi manusia.
Pada 2013, ia ditangkap karena pembunuhan yang diklaim telah dilakukan oleh pemberontak komunis.
Pada 6 Desember, aktivis hak asasi manusia dan keluarga tahanan politik mengadakan demonstrasi untuk meminta perhatian pemerintah terhadap situasi tahanan politik di negara itu.
Menurut kelompok hak asasi manusia Karapatan, hingga 1 Desember 2019, ada 629 tahanan politik di berbagai penjara di seluruh Filipina.
Dari jumlah itu, 382 ditangkap, didakwa, dan ditahan di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.
Fides Lim, juru bicara Kapatid, sebuah organisasi pendukung untuk keluarga tahanan politik, mengatakan 113 dari mereka yang ditahan sakit dan 50 orang tua.
“[Mereka] lebih dari memenuhi syarat untuk dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan,” katanya.
Lim mengatakan banyak tahanan politik sudah “lama menunggu untuk dibebaskan” karena mereka “sudah menjalani hukuman minimum.”
“Faktanya, beberapa dari mereka sudah tinggal lebih lama di penjara tetapi pemerintah belum bertindak segera untuk pembebasan mereka dan tidak ada program untuk reintegrasi mereka ke masyarakat,” katanya.
