Para uskup Gereja Katolik di Filipina telah meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah seputar pembaruan siaran televisi Filipina, ABS-CBN.
Dalam sebuah pernyataan, Uskup Agung Davao Romulo Valles, presiden konferensi waligereja Filipina, menyatakan harapan bahwa jaringan televisi itu “dapat diizinkan untuk melanjutkan siarannya secepatnya demi kepentingan masyarakat.”
Prelatus itu, yang juga seorang sahabat Presiden Rodrigo Duterte, mengatakan orang Filipina telah kehilangan sumber informasi utama “pada masa-masa yang sangat sulit ini karena pandemi virus corona.”
“Saat ini masyarakat kita benar-benar sangat membutuhkan siaran lebih dari sebelumnya yang akan menyajikan mereka informasi yang sangat dibutuhkan di masa krisis ini,” kata uskup agung.
“Saya dengan tulus berharap dan berdoa agar pemerintah kita, terutama Kongres kita, akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Valles.
Komisi Telekomunikasi Nasional (NTC) mengeluarkan “perintah penghentian” pada 5 Mei terhadap ABS-CBN, yang menyebabkan penutupan siaran semua 70 stasiun televisi dan radio di seluruh negeri itu.
Undang-undang yang memberikan hak penyiaran selama 25 tahun kepada ABS-CBN ditandatangani pada 30 Maret 1995, tetapi baru berlaku pada 19 April 1995. Ijin penyiaran 25 tahun itu berakhir pada 4 Mei.
ABS-CBN mengajukan permohonan ijin baru sejak 2014, tetapi anggota Kongres tidak bertindak atas 11 rancangan yang tertunda untuk memberikan ijin legislatif yang baru untuk 25 tahun ke depan.
Dukungan bagi karyawan
Sementara itu, kelompok aksi sosial konferensi para uskup, menyatakan dukungan untuk para pekerja ABS-CBN yang akan kehilangan pekerjaan jika jaringan itu terpaksa harus ditutup.
“Kita tahu bahwa ini adalah waktu yang sangat tidak tepat bagi hal ini terjadi ketika orang-orang sudah dalam krisis dan sedang menderita,” kata Uskup Kidapawan Jose Colin Bagaforo, ketua Caritas Philippines.
Beberapa kelompok buruh telah meluncurkan petisi minggu ini menyerukan pemerintah untuk menyelamatkan pekerjaan sekitar 11.000 pekerja yang terkena dampak penutupan ABS-CBN.
Kelompok-kelompok tersebut mengatakan “perintah penghentian” yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atas jaringan penyiaran “membuat lebih dari 11.000 pekerja menganggur, dan keluarga mereka dalam kondisi tidak menentu saat kita terhimpit akibat krisis COVID-19.”
“Kelanjutan operasi ABS-CBN tidak hanya baik untuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi – salah satu ciri khas masyarakat demokratis – tetapi juga baik untuk para pekerja dan keluarga mereka,” baca petisi.
“Bukan masalah kebebasan pers”
Juru bicara pemerintah Martin Andanar mengatakan perintah untuk menghentikan operasi ABS-CBN bukan masalah kebebasan pers.
Dalam sebuah pernyataan, Andanar, kepala Kantor Operasi Komunikasi Kepresidenan, mengecam klaim bahwa Duterte telah mendorong NTC untuk mengeluarkan perintah penghentian terhadap ABS-CBN.
“Ini bukan masalah kebebasan pers tetapi masalah ijin legislatif,” kata Andanar.
“Demokrasi, dan kebebasan pers dan kebebasan berbicara yang menyertainya, sangat hidup di negara ini dan dilindungi secara efektif,” katanya.
Andanar mengatakan klaim bahwa Duterte berada di belakang penutupan ABS-CBN “tidak benar dan hanya pengulangan dari tuduhan jahat yang lama untuk mengganggu presiden dan pemerintahannya.”
“Orang harus memahami, pertama dan terutama, proses legislatif dan supremasi hukum Filipina sebelum menghubungkan preseden apa pun yang diatur oleh presiden,” katanya.
Andanar mengatakan adalah “narasi palsu” bahwa ketidaksukaan Duterte sebelumnya terhadap ABS-CBN menjadi faktor dalam keputusan NTC.
Andanar mengatakan agensi tersebut memerintahkan penghentian operasi siaran jaringan karena terikat oleh hukum untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan “sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Konstitusi kita.”
“Tidak ada yang di atas hukum,” kata Andanar, menambahkan bahwa penutupan ABS-CBN disebabkan oleh berakhirnya waralaba legislatif selama 25 tahun.
Dia mengatakan permintaan stasiun itu untuk memperbarui ijin siaran sekarang berada di tangan Kongres.
“Mandat penerbitan dan pembaruan jaringan siaran berada dalam kewenangan Kongres, dan bukan semata-mata presiden, yang hanya menandatangani undang-undang untuk dieksekusi,” kata Andanar.
