Seorang pejabat Vatikan meminta komunitas internasional untuk mencari langkah-langkah baru dan inovatif dalam memerangi korupsi di tengah munculnya berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona.
Monsinyur Janusz Urbańczyk, Perwakilan Tetap Tahta Suci untuk Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, mengatakan bahwa krisis kesehatan global “memberikan peluang nyata” untuk mendapatkan solusi yang “tidak memecah-belah, dipolitisasi atau parsial” dalam melawan korupsi.
“Kita sudah mulai merasakan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nyata di wilayah kita akibat krisis ini,” kata Monsignor Urbańczyk dalam konferensi online pada 15 Juni.
Dia mendorong mereka yang bergabung dalam konferensi itu, yang merupakan pertemuan persiapan kedua dari Forum Ekonomi dan Lingkungan ke-28, untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada perang melawan korupsi.
Pejabat Vatikan itu menekankan perlunya komunitas internasional untuk menjaga “perhatian yang terfokus” pada tata pemerintahan yang baik karena “itu menghasilkan ketidakstabilan dan menjangkau ke banyak aspek dari dimensi keamanan, ekonomi dan manusia.”
Dia mengatakan korupsi “memberikan ilusi keuntungan cepat dan mudah, tetapi, pada kenyataannya, itu menyakiti semua orang, merusak kepercayaan, membayangi transparansi dan menyebabkan keraguan pada keandalan seluruh sistem hukum dan sosial.”
Monsignor Urbańczyk menegaskan kembali pernyataan Paus Fransiskus sebelumnya bahwa korupsi “menurunkan martabat individu dan menghancurkan semua cita-cita baik dan indah.”
“Masyarakat secara keseluruhan dipanggil untuk berkomitmen secara konkret untuk memerangi kanker korupsi yang hadir dalam berbagai bentuk,” pejabat Vatikan itu mengutip paus.
Dia menekankan tanggung jawab penyelenggara publik untuk beroperasi secara transparan dan jujur, “menumbuhkan hubungan kepercayaan antara warga dan lembaga.”
Dia juga mencatat bahwa “penghilangan kepercayaan ini adalah salah satu manifestasi paling serius dari krisis demokrasi.”
“Kebaikan bersama merupakan sumber daya yang harus dilindungi untuk keuntungan semua orang, terutama yang termiskin, dan dalam menghadapi penyalahgunaannya, negara diminta untuk melakukan fungsi pengawasan yang sangat diperlukan, memberikan sanksi atas tindakan yang melanggar hukum,” katanya.
Monsignor Urbańczyk mengatakan sangat jelas bahwa prioritas pemerintah adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan “di saat kita menghadapi krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” sehingga terekspos pada potensi risiko dan peluang untuk korupsi dan pelanggaran standar anti-korupsi.
