Pihak berwenang Amerika Serikat menyita kiriman tenun dan aksesori kecantikan lainnya yang diduga terbuat dari rambut manusia yang diambil dari orang-orang yang ditahan dalam kamp penahanan Tiongkok.
Associated Press melaporkan pada 1 Juli bahwa petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS menyita 13 ton produk rambut senilai sekitar US $ 800.000.
“Produksi barang-barang ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius,” laporan AP mengutip Brenda Smith, asisten eksekutif komisaris Kantor Perdagangan CBP.
Smith mengatakan penyitaan produk itu “dimaksudkan untuk mengirim pesan yang jelas dan langsung … bahwa praktik ilegal dan tidak manusiawi tidak akan ditoleransi dalam rantai pasokan AS.”
Ini adalah kejadian kedua kalinya tahun ini CBP menyita pengiriman rambut tenun dari Tiongkok berdasarkan kecurigaan bahwa orang-orang itu mengalami pelanggaran hak asasi manusia.
Pada bulan Mei, pengiriman lain dari Tiongkok disita dari eksportir tenunan lain, meskipun bahan yang dikirim sintetis, bukan terbuat dari rambut manusia.
Kedua eksportir tersebut berada di wilayah Xinjiang, barat laut Tiongkok.
Menurut sejumlah laporan, etnis minoritas ditahan di kamp-kamp pengasingan dan penjara di mana mereka dikenakan disiplin ideologis, dipaksa untuk menninggalkan agama dan bahasa mereka, dan secara fisik mengalami kekerasan
Partai komunis yang berkuasa di Tiongkok telah lama mencurigai kaum Uyghur, yang sebagian besar Muslim, memiliki kecenderungan separatis karena budaya, bahasa, dan agama mereka yang berbeda.
Dari 2017, pemerintah Tiongkok diperkirakan telah mengumpulkan antara 1-3 juta orang Uyghur dan Muslim Turki lainnya, menahan mereka di kamp-kamp di seluruh wilayah itu untuk membentuk kembali pandangan keagamaan dan politik mereka.
Orang-orang di dalam penjara interniran itu dilaporkan dipaksa membuat pakaian olahraga dan pakaian lainnya untuk beberapa merek terkenal di dunia.
Kementerian Urusan Tiongkok telah berulang kali membantah laporan kerja paksa dan penahanan etnis minoritas di negara itu.
Meskipun tarif dan embargo atas masalah politik cukup umum, sangat jarang bagi pemerintah AS untuk memblokir impor yang dihasilkan oleh kerja paksa.
Undang-undang Tarif tahun 1930 melarang impor barang seperti itu, tetapi pemerintah hanya menegakkan hukum 54 kali dalam 90 tahun terakhir.
Sebagian besar larangan itu, 75 persen, adalah barang dari Tiongkok.
Pada 17 Juni, Presiden Donald Trump menandatangani Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uyghur tahun 2020, sebagai bentuk kecaman atas “pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap kelompok etnis minoritas Muslim tertentu di wilayah Xinjiang di Tiongkok.”
Reuters melaporkan bahwa Departemen Perdagangan AS bulan lalu menambahkan tujuh perusahaan dan dua lembaga ke dalam daftar hitam ekonomi karena “terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kampanye penindasan, penahanan sewenang-wenang massal, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uyghur, dan lainnya oleh pemerintah Tiongkok.”
