Pengadilan Tinggi Islamabad telah menolak petisi untuk menghentikan pembangunan kuil Hindu pertama di ibukota Pakistan. Namun, pembangunannya ditunda sambil menunggu rekomendasi dari Dewan Ideologi Islam Pakistan yang menyarankan kebijakan pemerintah.
Pengadilan memutuskan bahwa keberatan hukum atas penggunaan lahan seluas 1.860 meter persegi untuk pembangunan kuil Shri Krishna dan situs kremasi “tidak valid.”
Pembangunan kuil itu mendapat penolakan dari berbagai kelompok dan lembaga Islam.
Baru-baru ini lembaga Islam yang bermarkas di Lahore, Jamia Ashrafia mengeluarkan fatwa menentang pembangunan kuil itu, menyatakan pembangunan kuil sebagai tindakan “tidak diizinkan” di bawah Islam, lapor The Guardian.
Sekelompok ulama Islam berpengaruh juga memperingatkan adanya “reaksi keras” jika pembangunan kuil itu diizinkan.
Partai politik yang berkuasa Liga Muslim Pakistan-Quaid mengklaim bahwa proyek itu “melawan semangat Islam” dan mendesak pihak berwenang untuk membatalkan rencana tersebut.
Kelompok hak asasi Amnesty International mengatakan dinding pembatas tempat kuil itu akan dibangun juga diruntuhkan oleh massa.
Meskipun pengadilan memutuskan pembangunan candi tidak dijamin karena pemerintah meminta saran dari Dewan Ideologi Islam.
“Pemerintah telah meminta konsultasi tentang masalah apakah itu dapat dibangun atau tidak, dan apakah dana publik dapat digunakan untuk melakukannya,” kata Imran Bashir dari Kementerian Agama.
Sejak Pakistan dibentuk pada tahun 1947 hingga saat ini belum ada satupun kuil Hindu yang dibangun di Islamabad, ibukota Pakistan.
Rencana pembangunannya disetujui oleh pemerintah pusat pada tahun 2017. Ini akan dibangun dengan krematorium Hindu dan aula komunitas untuk anggota dan pengunjung dari minoritas agama.
Umat Hindu di Islamabad telah memohon kepada pemerintah untuk tempat yang layak untuk beribadah dan mengkremasi orang mati. Selama bertahun-tahun, umat Hindu di kota itu harus bepergian ke luar untuk melakukan ritual keagamaan bagi orang mati.
Pekan lalu, Perdana Menteri Imran Khan memerintahkan pengeluaran dana sebesar US$ 630.000 untuk membantu mendanai proyek pembangunan kuil itu. Langkah Khan adalah bagian dari janjinya untuk melindungi kebebasan beragama delapan juta orang Hindu, minoritas agama terbesar di Pakistan
Omar Waraich, kepala Amnesty International di Asia Selatan, mendesak pemerintah Pakistan untuk “melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi komunitas Hindu yang terkepung di negara itu.”
“Mereka yang menyangkal hak untuk menjalankan kebebasan beragama bagi komunitas yang sudah lama terpinggirkan itu tidak hanya mengkhianati warisannya, tetapi juga melanggar hak asasi manusia minoritas agama yang dilindungi oleh konstitusi Pakistan dan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya,” kata Waraich dalam sebuah pernyataan.
Amnesty mengatakan bahwa pada 2019, dalam dua insiden terpisah, massa menyerang properti dan tempat-tempat ibadah Hindu di provinsi Sindh selatan setelah adanya tuduhan “penistaan” dibuat terhadap seorang kepala sekolah Hindu dan seorang dokter hewan Hindu.
Hindu merupakan 1,6 persen dari total populasi Pakistan yang berjumlah 212 juta.
